JAKARTA, jentik.id – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyerahkan surat usulan tersebut kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin rapat penerimaan usulan bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah perwakilan fraksi juga menghadiri pertemuan tersebut.
Dalam pembukaan rapat, Saan menjelaskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur mekanisme Hak Menyatakan Pendapat melalui Pasal 79 ayat (4).
Aturan tersebut memberikan ruang bagi anggota DPR untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Delapan Fraksi Serahkan Dukungan HMP
Dalam rapat tersebut, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama anggota yang mendukung pengajuan HMP. Mereka juga menjelaskan alasan di balik usulan tersebut.
Setelah menyampaikan pernyataan, masing-masing perwakilan fraksi menyerahkan surat pengajuan kepada pimpinan DPR.
Berikut jumlah anggota DPR dari setiap fraksi yang menandatangani usulan HMP:
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Demokrat: 18 anggota
Saan menyebut total 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut.
Jumlah itu melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Latar Belakang
Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Para pengusul menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Mereka juga mengangkat persoalan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Selanjutnya, usulan tersebut akan memasuki proses pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, pengajuan HMP tidak otomatis memberhentikan wakil presiden.
Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti tahapan konstitusional, termasuk mekanisme pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945. (nr*)
