Jakarta, jentik.id-Gibran Rakabuming Raka disebut berhak menerima uang pensiun sekitar Rp 23,27 juta per bulan setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Selain uang pensiun, ia juga disebut berhak memperoleh sejumlah fasilitas negara, mulai dari rumah hingga kendaraan dinas.
Hak pensiun tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 6 dan 7. Aturan itu mengatur besaran pensiun mantan presiden dan wakil presiden berdasarkan gaji pokok terakhir. Sementara itu, PP Nomor 75 Tahun 2000 menjadi dasar pengaturan gaji pokok wakil presiden.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, Gibran berpotensi menerima beberapa komponen pembayaran setiap bulan, yakni:
- Pensiun pokok: Rp 20.160.000.
- Tunjangan istri: Rp 2.016.000.
- Tunjangan anak: Rp 806.400.
- Tunjangan beras: Rp 289.680.
Dengan rincian tersebut, total penerimaan tunai mencapai Rp 23.272.080 per bulan.
Fasilitas Negara bagi Mantan Wapres
Selain uang pensiun, aturan tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan wakil presiden. Fasilitas itu mencakup rumah kediaman, kendaraan operasional, hingga layanan kesehatan.
Negara menyediakan satu unit rumah lengkap dengan perabotan sebagai tempat tinggal mantan wakil presiden. Namun, mantan pejabat yang bersangkutan harus menanggung biaya pemeliharaan rumah setelah menerimanya.
Negara juga menyediakan mobil dinas beserta sopir. Pemerintah menanggung biaya operasional kendaraan, termasuk bahan bakar dan perawatan rutin.
Selain itu, mantan wakil presiden memperoleh fasilitas pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon di rumah kediaman. Negara juga memberikan layanan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
Dari sisi keamanan, mantan wakil presiden tetap memperoleh pengawalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan administrasi juga tersedia untuk membantu kebutuhan kedinasan dan korespondensi.
Seluruh hak pensiun dan fasilitas tersebut mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pemberiannya dapat berubah atau berakhir sesuai kondisi yang diatur dalam peraturan, termasuk apabila mantan wakil presiden kembali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. (nr*)
