JAKARTA, jentik.id – Sejumlah tokoh ulama dan alumni Gerakan 212 kembali mendesak DPR RI memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka bahkan berencana menggelar aksi berjilid-jilid hingga mengerahkan jutaan massa untuk mengawal tuntutan tersebut.
Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Muhammad Alatas, menyampaikan sikap itu dalam konferensi pers di Markas Syariah Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan sejumlah tokoh nasional, ulama, dan organisasi masyarakat Islam.
Alatas menegaskan pihaknya akan terus mengonsolidasikan kekuatan untuk mendorong Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden.
Ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan aksi lanjutan jika tuntutan pemakzulan tidak mendapat respons.
Menurut Alatas, lokasi dan waktu demonstrasi masih menyesuaikan perkembangan situasi politik. Namun, ia berharap gerakan tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Selain menggelar demonstrasi, Alatas meminta DPR dan seluruh partai politik di parlemen segera menindaklanjuti aspirasi pemakzulan. Ia menilai DPR harus menjalankan fungsinya sebagai penyalur suara rakyat.
Persada 212 Desak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Ketua Umum Persada 212, Ahmad Shabri Lubis, turut mendesak DPR mengambil langkah terkait persoalan Gibran. Ia meminta parlemen menggunakan hak menyatakan pendapat.
Shabri menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Ia mempertanyakan lambatnya respons DPR terhadap persoalan tersebut.
Shabri juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh jaringan Solo. Ia mengaitkan seruan tersebut dengan tuntutan pemakzulan Gibran.
Ijtima Ulama Bahas Agenda Aksi Lanjutan
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Syeikh Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan rencana penyelenggaraan Ijtima Ulama menjelang akhir November 2026.
Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan tuntutan pemakzulan Gibran sekaligus menyusun agenda gerakan berikutnya.
Yusuf mengatakan pihaknya akan menentukan waktu dan lokasi pertemuan dengan mempertimbangkan perkembangan politik dan proses pemakzulan.
Hasil Ijtima Ulama nantinya akan menjadi bahan pembahasan menjelang Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026.
Shabri menambahkan, Reuni Akbar 212 tahun ini sekaligus memperingati 10 tahun gerakan tersebut. Ia mengajak umat Islam dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Tetap Desak Pemakzulan meski Gibran Dikabarkan Berniat Mundur
Alatas juga menanggapi kabar mengenai Gibran yang disebut telah menyampaikan niat mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Alatas, keinginan mundur tidak sama dengan pengunduran diri secara resmi. Karena Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden, pihaknya tetap mendorong proses pemakzulan.
Ia bahkan menyerukan pencopotan foto Gibran dari sejumlah kantor sebagai bentuk desakan politik.
Alatas menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal tuntutan pemakzulan jika Gibran tidak mengundurkan diri. Sementara jika Gibran memilih mundur, ia meminta persoalan hukum yang mereka persoalkan tetap berlanjut.
Dengan demikian, para tokoh dan alumni Gerakan 212 menyatakan akan melanjutkan konsolidasi, menyiapkan Ijtima Ulama, serta mengawal tuntutan mereka hingga memperoleh tindak lanjut. (nr*)
