KERINCI, Jentik.id – Air Sungai Penetai di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin kembali terlihat keruh. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga terhadap dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hulu.
Keresahan masyarakat muncul setelah akun Facebook Romhaidi mengunggah video kondisi sungai di sekitar Jembatan Penetai. Melalui unggahan tersebut, ia meminta aparat penegak hukum segera turun tangan menyelamatkan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Mohon kepada Kapolda Jambi untuk menyelamatkan TNKS,” tulis Romhaidi.
Penertiban Tambang Ilegal Belum Redakan Kekhawatiran
Kekeruhan Sungai Penetai kembali memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pengawasan terhadap aktivitas PETI. Sebelumnya, tim gabungan telah menggelar operasi penertiban di kawasan hutan TNKS.
Tim tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Balai Besar TNKS, dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam penyelidikan sejak Oktober hingga awal November 2026, petugas menemukan sejumlah fasilitas dan peralatan yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal.
Temuan itu mencakup puluhan pondok pekerja, mesin dompeng, kotak penyaring, serta puluhan drum dan jeriken berisi solar. Petugas juga menemukan satu unit ekskavator merek Komatsu. Personel Brimob Polda Jambi kemudian mengeksekusi alat berat tersebut.
Analisis geospasial mencatat luas kawasan terdampak aktivitas tambang ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jambi menemukan sekitar 3,5 hektare area bekas galian saat melakukan pemeriksaan lapangan.
Aparat sebelumnya telah membongkar dan membakar fasilitas tambang serta memasang papan larangan. Namun, kondisi air sungai yang kembali keruh membuat masyarakat khawatir aktivitas PETI masih mengancam lingkungan sekitar.
Warga pun meminta aparat meningkatkan pengawasan agar para pelaku tidak kembali menjalankan aktivitas pertambangan setelah operasi penertiban berakhir.
Warga Minta Aparat Usut Jaringan Pemodal
Salah seorang warga Kerinci, Rangga, meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan di kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI.
Ia khawatir para pelaku kembali menjalankan kegiatan pertambangan ketika petugas meninggalkan lokasi.
“Jangan sampai setelah petugas turun dan meninggalkan lokasi, aktivitas PETI kembali berjalan. Kami ingin ada pengawasan berkelanjutan, karena yang menjadi korban bukan hanya hutan TNKS, tetapi juga sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujar Rangga.
Rangga menilai aparat perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar para pekerja di lapangan.
Ia juga mendesak penyidik mengusut dugaan keterlibatan pemodal, pemilik alat berat, dan pemasok bahan bakar solar.
“Jangan hanya pekerja di lapangan yang ditindak. Pemodal, pemilik alat berat dan pemasok BBM solar juga harus diusut. Kalau jaringan di belakangnya tidak dibongkar, PETI bisa kembali beroperasi meskipun sudah berkali-kali dilakukan penertiban,” tegasnya.
Masyarakat Desak Penyelamatan TNKS dan Sungai Penetai
Kondisi Sungai Penetai kini mendorong masyarakat meminta tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Warga mendesak Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas PETI di perbatasan Kerinci-Merangin.
Selain menindak para pelaku, aparat perlu menjaga pengawasan kawasan hutan secara konsisten. Langkah ini penting untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali muncul.
Masyarakat juga meminta pemerintah menelusuri penyebab perubahan warna air Sungai Penetai melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian kualitas air.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat membantu memastikan sumber kekeruhan sekaligus mengukur dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Warga berharap aparat tidak berhenti pada penertiban peralatan tambang. Mereka juga meminta penyidik mengungkap jaringan pemodal yang diduga mendukung kegiatan ilegal tersebut.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata untuk memulihkan kondisi Sungai Penetai dan menjaga kelestarian kawasan TNKS dari ancaman kerusakan lingkungan. (nr*)









