JAKARTA, jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Kali ini, penyidik mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU).
KPK memeriksa dua Direktur Jenderal ATR/BPN pada Rabu (18/11/2026). Keduanya berinisial A dan VEJ.
A menjabat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Sementara itu, VEJ menjabat Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan materi pemeriksaan kedua pejabat tersebut. Penyidik menggali kewenangan dan peran mereka dalam penerbitan HGB serta HGU.
“Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU,” kata Budi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Selain kedua dirjen, KPK juga memeriksa pejabat berinisial MR. Ia menjabat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Penyidik menggali informasi serupa dari MR. Sementara itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pihak swasta berinisial REY.
Kasus Berawal dari OTT Pengurusan HGB
KPK memulai penyidikan kasus ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan pejabat, perusahaan, dan pihak swasta.
Para tersangka meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial L serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM.
KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA dan perantara perusahaan berinisial RP.
Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan pihak swasta. Mereka terdiri dari mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua orang berinisial E dan MF.
KPK Telusuri Sejumlah Lokasi
Penyidik terus mengumpulkan bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi.
Pada 17 September 2026, KPK menggeledah beberapa ruangan pejabat di Kementerian ATR/BPN. Lokasi tersebut mencakup kantor Dirjen L, VEJ, dan A.
Sehari kemudian, penyidik mendatangi kantor Summarecon di Jakarta. Mereka juga menggeledah rumah L di Bekasi.
Pada 21 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon Kabupaten Bogor.
Dua hari berikutnya, penyidik mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Penyidik kembali bergerak pada 29 September 2026. Kali ini, mereka menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, KPK terus menelusuri dugaan penyimpangan penerbitan HGB dan HGU. Penyidik juga mendalami peran sejumlah pihak dalam perkara tersebut. (nr*)









