KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

JAKARTA, jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Kali ini, penyidik mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU).

KPK memeriksa dua Direktur Jenderal ATR/BPN pada Rabu (18/11/2026). Keduanya berinisial A dan VEJ.

A menjabat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Sementara itu, VEJ menjabat Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan materi pemeriksaan kedua pejabat tersebut. Penyidik menggali kewenangan dan peran mereka dalam penerbitan HGB serta HGU.

“Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU,” kata Budi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Selain kedua dirjen, KPK juga memeriksa pejabat berinisial MR. Ia menjabat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN.

Baca Juga :  Bupati Kuansing Buka Suara soal Amplop ke Raja Juli Antoni: "Bukan Saya yang Kasih"

Penyidik menggali informasi serupa dari MR. Sementara itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pihak swasta berinisial REY.

Kasus Berawal dari OTT Pengurusan HGB

KPK memulai penyidikan kasus ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan pejabat, perusahaan, dan pihak swasta.

Para tersangka meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial L serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM.

KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA dan perantara perusahaan berinisial RP.

Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan pihak swasta. Mereka terdiri dari mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua orang berinisial E dan MF.

Baca Juga :  Kanwil BPN Jatim Digeledah KPK, Kasus Suap HGB Makin Didalami

KPK Telusuri Sejumlah Lokasi

Penyidik terus mengumpulkan bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi.

Pada 17 September 2026, KPK menggeledah beberapa ruangan pejabat di Kementerian ATR/BPN. Lokasi tersebut mencakup kantor Dirjen L, VEJ, dan A.

Sehari kemudian, penyidik mendatangi kantor Summarecon di Jakarta. Mereka juga menggeledah rumah L di Bekasi.

Pada 21 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon Kabupaten Bogor.

Dua hari berikutnya, penyidik mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Penyidik kembali bergerak pada 29 September 2026. Kali ini, mereka menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, KPK terus menelusuri dugaan penyimpangan penerbitan HGB dan HGU. Penyidik juga mendalami peran sejumlah pihak dalam perkara tersebut. (nr*)

Berita Terkait

UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah
Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan
4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara
KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:04 WIB

UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah

Jumat, 20 November 2026 - 22:16 WIB

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 19:48 WIB

4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan

Jumat, 20 November 2026 - 19:23 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Berita Terbaru