UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah buruh berbelanja saat jam pulang kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO

Sejumlah buruh berbelanja saat jam pulang kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO

Jakarta, jentik.id– Sejumlah pemerintah provinsi mulai menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Hingga Jumat (20/11/2026), selain DKI Jakarta, lima provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum untuk tahun depan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876. Gubernur Pramono Anung mengumumkan keputusan tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menyebut Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, dan Jawa Barat juga telah menetapkan UMP 2027.

Baca Juga :  Heboh Kabar BPJS Kesehatan Dihapus! Ini Fakta Sebenarnya soal Program JKN

Berikut rincian kenaikannya:

  1. Sulawesi Barat: sekitar Rp3.502.000, naik dari Rp3.315.934.
  2. Riau: Rp4.031.000, naik dari Rp3.708.495.
  3. Kalimantan Utara: Rp4.027.000, naik dari Rp3.775.243.
  4. Aceh: Rp4.197.000, naik dari Rp3.932.552.
  5. Jawa Barat: sekitar Rp3.000.000, naik dari Rp2.317.501.

Sementara itu, pemerintah masih memberikan waktu kepada daerah lain untuk menyelesaikan penetapan upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan batas pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Pemerintah daerah juga harus menetapkan UMK paling lambat 25 November dan UMSP pada 26 November. Adapun UMSK memiliki tenggat hingga 30 November 2026.

Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula tersebut juga menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Pemerintah berharap penetapan upah minimum dapat memberikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. (rull)

Berita Terkait

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan
4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara
KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:04 WIB

UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah

Jumat, 20 November 2026 - 22:16 WIB

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 19:48 WIB

4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan

Jumat, 20 November 2026 - 19:23 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Berita Terbaru