JAKARTA, jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memeriksa R di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB,” kata Budi.
KPK sebelumnya telah memeriksa R pada 27 Oktober 2026. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan seorang Analis Kebencanaan BNPB berinisial DIH.
Dalam pengembangan perkara, KPK turut memanggil sejumlah saksi dari kalangan swasta dan aparatur sipil negara (ASN).
Pada Senin (16/11), penyidik memanggil pihak swasta berinisial MUM. Sehari kemudian, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP.
Selanjutnya, pada Rabu (18/11), KPK memanggil sejumlah saksi. Mereka terdiri dari Direktur PT Lintas Jaya Express MN, pihak swasta IY, RT, TA, dan Z, serta ASN berinisial DM dan RGP.
Namun, hanya MN dan RGP yang memenuhi panggilan penyidik.
Kasus Bermula dari OTT di Lingkungan BNPB
KPK memulai penyidikan perkara ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari BS, GPS, RE, GP, dan SNG.
BS merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang saat OTT menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli kepala BNPB.
Sementara itu, GPS menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Tersangka lainnya meliputi Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
KPK Sita Uang, Emas, dan Aset Kripto
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti itu mencakup uang rupiah, dolar AS, dolar Singapura, emas batangan, tabungan emas, dan aset kripto.
Penyidik juga menggeledah ruang kerja Kepala BNPB serta sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
Selain memeriksa saksi dari kalangan sipil, KPK turut menelusuri dugaan keterlibatan anggota TNI aktif.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat tersebut membahas dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.
KPK kemudian memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat Deputi BNPB pada 12 November 2026.
Melalui pemeriksaan lanjutan ini, KPK terus mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana. (nr*)









