Jakarta,Jentik.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Bonnie meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa. Menurutnya, satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga rencana pemindahan harus dipertimbangkan secara matang.
Ia mengingatkan, kerusakan habitat dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa yang populasinya sangat terbatas itu.
“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten,” ujar Bonnie kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Bonnie mengaku memahami kekhawatiran pemerintah terhadap potensi ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon. Namun, ia menilai solusi yang harus dikedepankan adalah memperkuat mitigasi bencana, bukan terburu-buru memindahkan satwa tersebut dari habitat aslinya.
“Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan,” tegasnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten itu juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis penting sekaligus menjadi habitat alami terakhir badak Jawa di dunia.
Menurut Bonnie, keberadaan badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari ekosistem Ujung Kulon yang telah menjadi tempat hidupnya selama berabad-abad.
“Keberadaan badak Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan perbedaan kondisi geografis dan iklim antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim serta curah hujan.
Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi proses adaptasi badak Jawa apabila dipindahkan ke lingkungan baru.
Bonnie turut menyinggung kematian badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan serupa.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana,” katanya.
Karena itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli badak Jawa di Ujung Kulon. Ia juga meminta agar wacana pemindahan tidak dilanjutkan sebelum tersedia kajian ilmiah yang transparan dan melibatkan para ahli konservasi.
“Keberadaan badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin,” pungkasnya.
Pemerintah Tunggu Kajian Ilmiah
Sebelumnya, pemerintah menegaskan belum akan memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum tersedia kajian ilmiah menyeluruh yang memastikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.
Sejumlah aspek menjadi persyaratan utama, di antaranya ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan habitat.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang membutuhkan kajian lebih mendalam.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru yang justru berisiko terhadap kelangsungan hidup badak Jawa.
“Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat.
Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait konservasi badak Jawa harus mengedepankan keselamatan satwa, kelestarian habitat, serta rekomendasi ilmiah para ahli.(asy*)









