Sungai Penuh, Jentik.id — Pernyataan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Sungai Penuh, Damrat, yang menyebut dirinya tidak menghadiri agenda internal partai karena tidak mendapat pemberitahuan, kembali menuai tanggapan dari sejumlah Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan dan Pengurus DPC PDIP Kota Sungai Penuh.
“Sebelumnya, Damrat menyampaikan bahwa dirinya akan menghadiri kegiatan partai apabila mendapat informasi atau pemberitahuan terkait agenda tersebut.
Pernyataan itu kemudian dibantah oleh sejumlah pengurus PAC. Mereka menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persiapan kegiatan internal DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh.
Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Bungkal, Alek, mengatakan pihaknya memastikan agenda internal partai telah dibahas melalui sejumlah pertemuan dan rapat panitia.
“Kalau tidak diberi kabar, itu tidak benar sama sekali. Tidak mungkin Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh Hardizal dan Sekretaris DPC Nasrullah diberk tahu, sementara Damrat tidak sesama anggota Fraksi DPRD PDIP tidak diberi tahu,” tegas Alek.
Menurutnya, seluruh Ketua PAC, organisasi sayap partai serta kader PDI Perjuangan ikut hadir dalam kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh.
“Ia menilai ketidakhadiran Damrat dalam agenda tersebut patut dipertanyakan, terlebih kegiatan tersebut merupakan instruksi DPP.
“Saya yakin ketidakhadiran Damrat terkesan mengabaikan instruksi DPP yang ditujukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan se Indonesia,” apalagi anggota Dewan” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tanah Kampung, M. Latif. Ia menyayangkan ketidakhadiran Damrat dalam momentum peringatan HUT RI ke-81 yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh.
Menurutnya, sebagai kader yang telah beberapa periode menjadi anggota DPRD, Damrat semestinya dapat memberikan contoh kepada kader lainnya, khususnya kader-kader muda partai.
“Seharusnya sebagai kader yang dibesarkan PDI Perjuangan dan sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD, bisa menjadi contoh bagi kader. Jangan seperti kacang lupa kulit,” katanya.
Sementara itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh, Nurhadia, menegaskan persoalan internal partai sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tidak perlu dipublikasikan secara luas.
“Terkait pernyataan mengenai kontribusi terhadap partai, Nurhadia Bendara Partai juga ketua pelaksana,kmenjelaskan bahwa setiap kader PDI Perjuangan yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota telah memiliki kewajiban dan aturan organisasi untuk memberikan kontribusi kepada partai.
“Setiap kader yang menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sudah ada aturannya dan memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap partai, bila hal itu diungkit ungkit, dipertanyakan loyalitas Damrat terhadap partai selama ini,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Panitia pelaksana kegiatan internal peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 1393K/IN/DPP/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 tentang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
“Ia menjelaskan, dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan upacara wajib diikuti oleh unsur fungsional DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, organisasi sayap partai, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari Fraksi PDI Perjuangan, Satgas PDI Perjuangan, senior partai serta anggota partai lainnya.
“Surat tang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Pada poin keempat ditegaskan bahwa pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 wajib diikuti seluruh unsur partai sebagaimana yang telah ditentukan,” ujarnya.
Ia juga membantah tegas anggapan bahwa Damrat tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut.
Menurutnya, panitia telah beberapa kali menggelar rapat di sekretariat untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, mulai dari pembentukan panitia, peserta upacara hingga konsumsi.
“Panitia sudah beberapa kali mengadakan pertemuan atau rapat di sekretariat. Persiapan mulai dari pembentukan panitia, peserta upacara, konsumsi, semuanya dibahas sejak surat instruksi DPP tertanggal 12 Agustus 2026 diedarkan,” katanya.
Dengan demikian, pihaknya menilai sulit untuk membenarkan alasan bahwa Damrat tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
Meski demikian, sejumlah pengurus PAC berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal sesuai mekanisme organisasi dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.(asy*).
