DPR Siapkan Aturan Larangan Fotokopi KTP, RUU Adminduk Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 13:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi KTP. Foto: MadeSurya/Shutterstock.

Ilustrasi KTP. Foto: MadeSurya/Shutterstock.

JAKARTA, jentik.id – Komisi II DPR RI mendorong perubahan aturan administrasi kependudukan untuk mengakhiri kebiasaan meminta fotokopi KTP dalam berbagai layanan. Melalui revisi Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), DPR ingin menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal masyarakat.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR masih mengalami permintaan fotokopi KTP saat mengakses layanan perbankan.

Padahal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah merekam dan mengintegrasikan data penduduk melalui sistem digital.

Rifqi menyampaikan persoalan tersebut saat membuka rapat kerja pembahasan RUU Adminduk bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menilai berbagai lembaga belum memanfaatkan integrasi data kependudukan secara maksimal. Padahal, masyarakat sudah memiliki NIK dan KTP elektronik untuk mengakses berbagai layanan.

Menurut Rifqi, pemerintah dapat memanfaatkan data biometrik seperti sidik jari, retina, dan pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas masyarakat.

DPR Siapkan Larangan Fotokopi dan Screenshot KTP

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut akan mengatur larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Cegah Penyalahgunaan Data, Wako Alfin Pimpin Pemusnahan KTP Rusak

Sebagai gantinya, penyelenggara layanan harus menggunakan perangkat pembaca digital yang terhubung dengan sistem data kependudukan.

Namun, Aria menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan, termasuk perusahaan swasta dan pelaku usaha kecil, perlu menyiapkan perangkat tersebut.

Ia juga mendorong integrasi NIK melalui interoperabilitas antarsistem. Aturan ini mencakup pengelolaan hak akses serta kewajiban setiap lembaga memberikan data balikan kepada sistem administrasi kependudukan.

NIK Jadi Identitas Tunggal Nasional

Aria menyebut revisi RUU Adminduk mencakup sejumlah agenda penting. Salah satunya memperkuat posisi NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal.

Selain itu, rancangan aturan tersebut mengatur beberapa hal berikut:

  • Penguatan perlindungan data pribadi penduduk.
  • Perluasan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
  • Penerbitan identitas bagi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah.
  • Pengaturan nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
  • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara aktif atau jemput bola.
  • Mekanisme pengaduan dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan integrasi data.

Aria juga mengungkapkan bahwa penggunaan IKD masih tergolong rendah. Hingga saat ini, jumlah pengguna IKD mencapai 17.564.975 jiwa atau sekitar 8,29 persen dari penduduk wajib KTP elektronik.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperluas sosialisasi dan pemanfaatan layanan digital. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan.

Perlindungan Data dan Layanan Tatap Muka Tetap Penting

Meski mendorong digitalisasi, Aria mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Penggunaan identitas tunggal berpotensi membuka celah penyalahgunaan data kependudukan dan biometrik.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kemampuan aparatur dalam keamanan siber, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Ia juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aria menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menghambat masyarakat yang belum memiliki akses teknologi. Pemerintah tetap harus menyediakan layanan tatap muka, pendampingan petugas, dan pelayanan jemput bola.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan revisi RUU Adminduk ini, DPR berharap masyarakat dapat menikmati layanan administrasi yang lebih mudah, cepat, dan aman tanpa harus terus-menerus menyerahkan fotokopi KTP. (nr*)

Berita Terkait

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Rupiah Kian Tertekan, Kurs Rp 19.000 per Dolar AS Membayangi 2027
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Harus Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran
Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 20:27 WIB

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna

Rabu, 18 November 2026 - 21:25 WIB

Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Rabu, 18 November 2026 - 19:52 WIB

Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan

Berita Terbaru

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Nasional

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:27 WIB