JAKARTA, Jentik.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Lembaga tersebut menargetkan seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan pengganti Gibran berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan rencana tersebut seusai memimpin Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat itu, pimpinan MPR membahas langkah lanjutan untuk mengisi posisi wakil presiden yang kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan rapat gabungan menghasilkan empat keputusan penting. Salah satunya menetapkan Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026 untuk membahas proses pengisian jabatan wakil presiden.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Prabowo Diminta Mengusulkan Dua Kandidat
Keputusan berikutnya mengatur pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden.
MPR berencana menyampaikan surat tersebut pada Jumat (13/11/2026). Setelah menerima surat itu, Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua kandidat.
Selanjutnya, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan masing-masing calon sebelum mereka mengikuti proses pemilihan.
Untuk mendukung tahapan tersebut, MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Salah seorang pimpinan MPR akan memimpin tim tersebut.
Rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama. Tiga Wakil Ketua MPR akan memimpin tim ini bersama perwakilan fraksi dan Kelompok DPD.
Tim ad hoc bertugas menyusun ketetapan MPR terkait pengangkatan calon wakil presiden yang memenangkan pemilihan.
MPR Ingin Percepat Pengisian Jabatan Wapres
Konstitusi memberikan batas waktu maksimal 60 hari kepada lembaga terkait untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan wakil presiden setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri.
Meski memiliki waktu tersebut, Muzani mengatakan pimpinan MPR ingin mempercepat seluruh tahapan agar pemerintahan tetap berjalan optimal.
Pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya juga telah membahas persoalan ini bersama Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menilai pengisian jabatan wakil presiden membutuhkan perhatian serius karena masyarakat ikut mengikuti perkembangan persoalan tersebut.
Ia pun mengapresiasi berbagai dukungan, masukan, dan pandangan masyarakat selama proses pergantian wakil presiden berlangsung.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR menyambut kedatangan Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran juga mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan keputusannya secara resmi tanpa menjelaskan alasan khusus di balik langkah tersebut.
Saat membacakan isi surat, Muzani menyebut Gibran mengambil keputusan itu atas kehendaknya sendiri setelah mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Gibran juga menegaskan bahwa kepentingan masyarakat Indonesia harus berada di atas kepentingan pribadi.
MPR Bahas Langkah Setelah Terima Surat Gibran
Pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada pukul 11.26 WIB. Setelah itu, Muzani langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut.
Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR menjadwalkan Rapat Gabungan pada Jumat, 13 November 2026, guna membahas proses pengisian jabatan wakil presiden.
Muzani menegaskan bahwa MPR akan menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Kini, proses pergantian wakil presiden memasuki tahap pembahasan lanjutan. Prabowo diharapkan segera mengusulkan dua kandidat agar lembaga negara dapat melanjutkan tahapan pengisian jabatan tersebut. (nr*)









