Raffi Ahmad Buka Suara soal Endorsement Kementerian, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni terpilih Raffi Farid Ahmad melakukan sikap hormat saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni terpilih Raffi Farid Ahmad melakukan sikap hormat saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

JAKARTA, jentik.id – Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas polemik kerja sama endorsement dengan sejumlah kementerian. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat, khususnya korban bencana.

Raffi menyampaikan pernyataan tersebut melalui video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, Senin (16/11/2026).

Dalam video itu, Raffi menjelaskan dua kerja sama yang menjadi perhatian publik. Pertama, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum dirinya menjabat Utusan Khusus Presiden. Kedua, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ia menjabat posisi tersebut.

“Saya meminta maaf,” ujar Raffi dalam pernyataannya.

Siapkan Bantuan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Raffi mengatakan akan menyalurkan dana Rp15 miliar bersama rekan-rekannya dalam kelompok The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading.

Mereka merencanakan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan bendungan, penyediaan logistik, dan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga :  KPK Sebut Penanganan Koruptor Sangat Mahal, Negara Tanggung Semua Kebutuhan Tahanan

Untuk tahap awal, Raffi memprioritaskan bantuan bagi warga Pidie Jaya dan Gayo Lues. Ia juga membuka peluang penyaluran bantuan ke daerah lain yang membutuhkan.

Raffi menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari uang pribadinya serta honor Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP.

Ia memastikan tidak mengambil dana bantuan dari honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan kegiatan tersebut.

Siap Jalani Pemeriksaan

Selain menyiapkan bantuan, Raffi menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.

Ia juga berjanji menindaklanjuti setiap temuan atau kekurangan prosedur berdasarkan hasil pemeriksaan.

Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk endorsement dan kerja sama komersial.

Baca Juga :  BBM Naik, Harga SUV Diesel Turun? Ini Update Fortuner & Pajero Bekas

Menurut Raffi, hasil konsultasi tersebut menyatakan aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menyadari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden menuntut tanggung jawab lebih besar. Karena itu, ia berjanji lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Jadikan Polemik sebagai Pelajaran

Raffi mengaku menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menyebut polemik ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki sikap dan menjaga kepercayaan publik.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup menerima permintaan maaf melalui ucapan. Ia menilai tindakan nyata dan konsistensi menjadi hal penting dalam membangun kembali kepercayaan.

“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” tutur Raffi.

Ia kembali menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian serta kritik terhadap persoalan tersebut. (nr*)

Berita Terkait

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Rupiah Kian Tertekan, Kurs Rp 19.000 per Dolar AS Membayangi 2027
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Harus Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran
Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 20:27 WIB

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna

Rabu, 18 November 2026 - 21:25 WIB

Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Rabu, 18 November 2026 - 19:52 WIB

Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan

Berita Terbaru

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Nasional

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:27 WIB