KPK Sebut Penanganan Koruptor Sangat Mahal, Negara Tanggung Semua Kebutuhan Tahanan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 11 Mei 2026 - 21:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Humas KPK

Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Humas KPK

Jakarta, jentik.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pencegahan korupsi lebih efektif daripada penindakan. KPK mempertimbangkan tingginya biaya yang negara keluarkan untuk menangani koruptor hingga menjalani hukuman penjara.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan proses penindakan memerlukan anggaran besar sejak tahap penyelidikan sampai masa tahanan.

“Penindakan pasti lebih mahal. Saat berada di penjara, negara masih menanggung makan, pakaian, seragam, dan kebutuhan lainnya,” ujar Setyo saat menghadiri peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Baca Juga :  Insentif MBG Berubah, Sudaryono Jawab Keberatan Mitra Dapur

KPK bersama pemerintah meluncurkan buku panduan pendidikan antikorupsi untuk pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMA/SMK sederajat. Pemerintah ingin menyamakan materi antikorupsi di seluruh sekolah di Indonesia.

Setyo menyebut buku panduan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun budaya antikorupsi sejak usia dini.

Baca Juga :  KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum

Menurut Setyo, panduan itu memuat lima kompetensi utama, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, menolak dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.

Ia juga menegaskan dunia pendidikan harus menjadi tempat utama untuk membangun budaya antikorupsi, bukan hanya mengandalkan proses hukum.

“Masa depan tanpa korupsi lahir dari ruang kelas, bukan dari ruang pemeriksaan atau persidangan,” tegasnya. (nr*)

Berita Terkait

Teh Kemasan Berbusa Saat Demo Viral, Polisi Telusuri Pihak yang Membagikan
KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum
Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3
Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar
Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP
Kepala BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun, Tutup 2.000 Dapur Bermasalah
BGN Siapkan Pejabat Daerah Setingkat Kapolres hingga Kapolda, Ini Tugasnya
Mentan Amran Bongkar Dugaan Pengalihan Beras SPHP Jadi Premium di Jakarta Timur
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 07:58 WIB

Teh Kemasan Berbusa Saat Demo Viral, Polisi Telusuri Pihak yang Membagikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:42 WIB

KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:13 WIB

Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP

Berita Terbaru