Purbaya Angkat Bicara soal Dugaan Suap Bea Cukai, Ini Sikapnya

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya / Foto: Anisa Indraini

Menkeu Purbaya / Foto: Anisa Indraini

JAKARTA, jentik.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi munculnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam kasus dugaan suap impor barang. Ia menegaskan pemerintah tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menonaktifkan Djaka sebelum pengadilan memutuskan bersalah. Ia juga meminta publik menunggu hasil persidangan.

“Tidak dinonaktifkan dulu. Kita lihat sampai jelas prosesnya. Masa baru disebut langsung berhenti,” kata Purbaya di Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

Kemudian, ia menegaskan pemerintah baru mengambil keputusan setelah proses hukum selesai. Saat ini, ia menilai perkara masih berada pada tahap awal persidangan.

Baca Juga :  Kapolri Buka Suara soal Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa, Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur

Nama Dirjen Bea Cukai Masuk Dakwaan

Sementara itu, nama Djaka Budhi Utama muncul dalam surat dakwaan kasus suap impor barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia disebut hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025.

Di sisi lain, dakwaan menyebut sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertemu dengan pihak perusahaan kargo. Mereka membahas pengurusan impor barang dalam pertemuan tersebut.

Dugaan Aliran Dana Puluhan Miliar

Selanjutnya, jaksa mengungkap dugaan aliran dana dalam beberapa tahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. Nilai uang yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura.

Baca Juga :  KPK Ringkus Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT

Selain itu, jaksa mencatat adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah. Pemberian itu diduga berkaitan dengan kelancaran proses impor melalui jalur tertentu.

Pemerintah Tunggu Putusan Pengadilan

Terakhir, pemerintah menegaskan belum mengambil tindakan administratif terhadap pihak yang disebut dalam dakwaan. Pemerintah memilih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak berspekulasi sebelum pengadilan memutuskan perkara tersebut secara final. (nr*)

Berita Terkait

Kursi Wapres Kosong, Prabowo Harus Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran
Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan
DPR Siapkan Aturan Larangan Fotokopi KTP, RUU Adminduk Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal
Bea Cukai Bongkar Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas ke Malaysia, Nilainya Capai Rp52,5 Miliar
Raffi Ahmad Buka Suara soal Endorsement Kementerian, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana
Dedi Mulyadi Tegaskan Kehadirannya di Istana 10 November Bukan Bahas Cawapres
Prabowo Dorong ASEAN Perkuat Persatuan dan Pengaruh di Tengah Dinamika Global
Alwi Farhan Gagal ke Final Kumamoto Masters 2026, Akui Terganggu Sejumlah Kendala
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:12 WIB

Kursi Wapres Kosong, Prabowo Harus Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran

Selasa, 17 November 2026 - 22:27 WIB

Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 - 13:27 WIB

DPR Siapkan Aturan Larangan Fotokopi KTP, RUU Adminduk Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal

Selasa, 17 November 2026 - 09:22 WIB

Bea Cukai Bongkar Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas ke Malaysia, Nilainya Capai Rp52,5 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 08:18 WIB

Raffi Ahmad Buka Suara soal Endorsement Kementerian, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Berita Terbaru