Jakarta, jentik.id – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan akan melakukan sterilisasi dan pemeriksaan terhadap lingkungan kerja Presiden Prabowo Subianto menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri saat menanggapi permintaan DPR agar lingkungan inti Presiden dipastikan bebas dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka kasus penyadapan.
Menurut Juri, pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan Istana merupakan bagian dari prosedur yang biasa dilakukan.
LPemeriksaan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional yang bertugas di lingkungan kepresidenan.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Kemensetneg melakukan sterilisasi menyeluruh terhadap lingkar inti Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti kemungkinan adanya personel yang pernah direkomendasikan oleh pihak yang disebut LSP dan diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.
Sugiat menegaskan, langkah sterilisasi diperlukan untuk memastikan keamanan Presiden sekaligus mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi membahayakan lingkungan kepresidenan.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” tegas Sugiat.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan personel, tetapi juga perlu menyasar aspek kebijakan pemerintahan.
Sugiat meminta Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan-kebijakan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada penyusupan atau sabotase yang berpotensi menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali.
Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata dia.
Menurut Sugiat, evaluasi menyeluruh terhadap personel dan kebijakan menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengamanan Presiden serta menjaga stabilitas pemerintahan dari potensi ancaman serupa.(asy*)









