Sungai Penuh, Jentik.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Sungai Penuh diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerinci–Sungai Penuh, Minggu (8/11/2026).
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan pintu masuk Gedung DPRD Kota Sungai Penuh tersebut bertepatan dengan agenda Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati HUT ke-18 Kota Sungai Penuh.
Massa aksi yang tergabung dalam PMII, HMI, KAMMI, IMM serta sejumlah aliansi mahasiswa dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah.
Akibat aksi tersebut, pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD yang semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB mengalami penundaan hingga sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menemui massa, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos., M.H., bersama Asisten I Sekda, Dianda Putra dan pejabat lainnya sempat berupaya melakukan komunikasi dengan para demonstran.
Namun, upaya tersebut ditolak massa aksi yang bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota.
Untuk mengantisipasi massa memasuki gedung DPRD, aparat Polres Kerinci bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sungai Penuh melakukan pengamanan ketat di sekitar pintu masuk gedung.
Sekitar pukul 14.15 WIB, Wali Kota Alfin akhirnya menemui para demonstran. Ia didampingi Sekretaris Daerah Alpian, Kapolres Kerinci AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro, S.H., S.I.K., M.I.K., serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.
Di hadapan Wali Kota, juru bicara massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menuntaskan persoalan sampah, khususnya terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pegolagan Sampah Terpadu (TPST) yang dinilai telah meresahkan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai serta membenahi kondisi pasar yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Massa juga mendesak evaluasi terhadap kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar lebih responsif, proaktif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan masyarakat.
Aksi tersebut turut mendapat perhatian dari Ceo LSM Geger , Zoni Irawan, yang menyoroti respons terhadap tuntutan mahasiswa. Dalam dinamika aksi, sempat terjadi insiden ketegangan antara aparat keamanan dan anggota Satpol PP.
Peristiwa ini menjadi catatan tersendiri di tengah momentum peringatan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh. Di saat pemerintah daerah menggelar sidang paripurna sebagai agenda perayaan hari jadi, mahasiswa justru memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian maksimal.(asy*)
(asy)
