JAMBI, jentik.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Pura Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, ia memastikan pengelola dapur menjaga keamanan pangan dan menjalankan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan.
Sudaryono mengingatkan mitra dan pekerja SPPG agar mengutamakan keamanan makanan sebelum memenuhi target gizi masyarakat. Ia menegaskan BGN harus mencegah makanan yang mereka sajikan menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
“Jadi tugas kita adalah kalau tidak tahu diberi tahu, kalau lupa diingatkan. Fokus paling utama adalah keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makanan,” ujarnya saat sidak di Jambi.
BGN Perkuat Pengawasan Dapur SPPG
Selain mengecek keamanan pangan, Sudaryono mengevaluasi kepatuhan pengelola dapur dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
Ia mengakui BGN tidak mungkin mendatangi seluruh dapur SPPG di Indonesia. Karena itu, BGN memperkuat pengawasan dengan menambah personel, menggelar pelatihan, dan mengerahkan tim asistensi untuk mendampingi pengelola dapur.
BGN juga menugaskan pengawas dan koki berpengalaman sebagai koordinator di setiap SPPG. Mereka bertugas membantu pekerja menjaga kualitas bahan baku dan memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar.
Menurut Sudaryono, sejumlah kasus gangguan kesehatan muncul karena pekerja kurang disiplin menjalankan SOP, terutama saat memilih bahan baku dan menyimpan makanan.
Ia mencontohkan pengelola yang membeli ayam berkualitas buruk demi mendapatkan harga murah. Pekerja juga bisa merusak kualitas bahan makanan ketika menyimpannya pada suhu yang tidak sesuai.
“Misalnya membeli ayam yang kondisinya sudah tidak bagus. Atau ayam sudah diproses, tetapi penyimpanannya tidak benar. Seharusnya masuk freezer, justru dibiarkan di ruang terbuka sehingga kualitasnya rusak,” jelasnya.
Tiga Fokus Pembenahan BGN
Untuk mencegah kejadian serupa, BGN memprioritaskan tiga langkah pembenahan.
Pertama, BGN memperkuat pengawasan dan memperketat sertifikasi higiene serta sanitasi. Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan dapur beroperasi jika pengelola belum memenuhi persyaratan kesehatan.
Kedua, BGN meningkatkan layanan pengaduan untuk menangani berbagai persoalan, termasuk hubungan antara mitra dan yayasan pengelola dapur.
Ketiga, BGN memperketat pengawasan anggaran agar setiap pengelola mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.
Sudaryono mengatakan mayoritas masyarakat mendukung program MBG. Namun, sebagian pihak masih mempertanyakan pelaksanaannya karena isu transparansi anggaran, dugaan korupsi, ketidakjelasan pengadaan, dan pelaporan keuangan.
LPDH Jadi Syarat Pengawasan Anggaran
Untuk menjawab persoalan tersebut, BGN mewajibkan setiap dapur menyusun laporan penggunaan dana harian (LPDH). Melalui laporan ini, BGN dapat memantau pengeluaran setiap SPPG secara terperinci.
Sudaryono menjelaskan keterlambatan penambahan dana operasional atau top up di sejumlah dapur terjadi karena pengelola belum mengirimkan LPDH atau laporan mereka menunjukkan kejanggalan penggunaan anggaran.
Ia mencontohkan anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama 10 hari, tetapi pengelola justru menghabiskannya dalam tujuh hari.
Sudaryono mengakui kewajiban administrasi tersebut menambah pekerjaan kepala dapur dan tenaga akuntansi. Meski demikian, BGN tetap menerapkan aturan itu demi memenuhi tuntutan masyarakat sekaligus menindaklanjuti rekomendasi lembaga pengawas.
Ia mengatakan BGN juga mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, serta kepolisian.
“Keputusan apa pun yang saya ambil bukan berdasarkan perkiraan pribadi. Kami juga mempertimbangkan masukan dari KPK, kejaksaan, kepolisian, aparat penegak hukum, serta lembaga auditor seperti BPKP dan BPK,” katanya.
Mitra SPPG Siap Patuhi Aturan BGN
Sementara itu, mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh ketentuan BGN.
Ia mengaku tidak terkejut dengan berbagai aturan yang diterapkan selama pelaksanaan uji nasional. Menurutnya, setiap yayasan yang bermitra dengan BGN wajib mematuhi petunjuk teknis demi menyukseskan program MBG.
Novellia juga mengatakan pihaknya telah menyesuaikan operasional, termasuk mengikuti kebijakan pengembalian angka Rp3 ribu sejak awal pelaksanaan.
“Kami tidak kaget dengan aturan yang berlaku di Badan Gizi Nasional. Kami berkomitmen mengikuti seluruh petunjuk teknis dari BGN,” tegasnya. (nr*)









