BOGOR, jentik.id – Komisi VII DPR RI mendesak perbankan mengembalikan agunan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman di bawah Rp100 juta.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkapkan masih banyak pengusaha kecil yang harus menyerahkan jaminan saat mengajukan KUR. Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk plafon tersebut.
Evita menyampaikan temuan itu saat mengunjungi Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
“Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Sementara kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu,” kata Evita.
DPR Minta Bank Kembalikan Jaminan UMKM
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR mendengar langsung keluhan pengusaha UMKM mengenai persyaratan KUR. Sejumlah pelaku usaha mengaku masih menghadapi kewajiban menyerahkan sertifikat atau aset sebagai jaminan.
Karena itu, Evita meminta bank penyalur mengevaluasi penerapan kebijakan KUR. Ia juga mendesak perbankan segera mengembalikan agunan yang telanjur mereka simpan jika pinjaman tersebut tidak mensyaratkan jaminan tambahan.
“Kalau masih menyimpan agunan atau jaminan, ya dikembalikan kepada para UMKM kita. Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan,” tegasnya.
Menurut Evita, kemudahan akses KUR sangat penting untuk membantu pengusaha kecil mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis.
Pengusaha Keluhkan Persyaratan Agunan
Dalam kunjungan tersebut, Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup, Dedi Ahmadi, mengungkapkan sulitnya memperoleh pembiayaan tanpa agunan. Ia mengaku masih harus menyerahkan sertifikat saat mengakses kredit perbankan untuk mengembangkan usaha industri logam.
Keluhan serupa datang dari Eli Yuliana, pengusaha Batik Kemang. Ia mengaku kesulitan mengakses KUR karena bank meminta agunan dan menerapkan persyaratan usia.
Eli yang berusia 64 tahun berharap perbankan memberikan kesempatan pembiayaan kepada pengusaha lanjut usia yang masih produktif.
Pemkab Bogor Dorong Kemudahan KUR
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menilai kunjungan Komisi VII DPR membuka sejumlah persoalan pembiayaan yang masih menghambat UMKM.
Pemkab Bogor terus memberikan pendampingan, edukasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut bertujuan membantu UMKM memenuhi administrasi perbankan sekaligus meningkatkan kemampuan bisnis.
Ajat berharap kunjungan DPR mendorong perbaikan penyaluran KUR. Dengan demikian, semakin banyak pengusaha kecil memperoleh akses modal yang mudah dan mampu mengembangkan usahanya. (nr*)









