Bank Masih Minta Jaminan KUR di Bawah Rp100 Juta? DPR Desak Agunan Dikembalikan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam kunjungan kerja spesifik di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam kunjungan kerja spesifik di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

BOGOR, jentik.id – Komisi VII DPR RI mendesak perbankan mengembalikan agunan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman di bawah Rp100 juta.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkapkan masih banyak pengusaha kecil yang harus menyerahkan jaminan saat mengajukan KUR. Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk plafon tersebut.

Evita menyampaikan temuan itu saat mengunjungi Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

“Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Sementara kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu,” kata Evita.

DPR Minta Bank Kembalikan Jaminan UMKM

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR mendengar langsung keluhan pengusaha UMKM mengenai persyaratan KUR. Sejumlah pelaku usaha mengaku masih menghadapi kewajiban menyerahkan sertifikat atau aset sebagai jaminan.

Baca Juga :  Pemerintah Buka Peluang dan Perluas Akses UMKM ke Proyek Strategis

Karena itu, Evita meminta bank penyalur mengevaluasi penerapan kebijakan KUR. Ia juga mendesak perbankan segera mengembalikan agunan yang telanjur mereka simpan jika pinjaman tersebut tidak mensyaratkan jaminan tambahan.

“Kalau masih menyimpan agunan atau jaminan, ya dikembalikan kepada para UMKM kita. Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan,” tegasnya.

Menurut Evita, kemudahan akses KUR sangat penting untuk membantu pengusaha kecil mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis.

Pengusaha Keluhkan Persyaratan Agunan

Dalam kunjungan tersebut, Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup, Dedi Ahmadi, mengungkapkan sulitnya memperoleh pembiayaan tanpa agunan. Ia mengaku masih harus menyerahkan sertifikat saat mengakses kredit perbankan untuk mengembangkan usaha industri logam.

Baca Juga :  Paripurna Anggaran Berujung Adu Jotos, Ketua DPRD Ende Dilaporkan ke Polisi

Keluhan serupa datang dari Eli Yuliana, pengusaha Batik Kemang. Ia mengaku kesulitan mengakses KUR karena bank meminta agunan dan menerapkan persyaratan usia.

Eli yang berusia 64 tahun berharap perbankan memberikan kesempatan pembiayaan kepada pengusaha lanjut usia yang masih produktif.

Pemkab Bogor Dorong Kemudahan KUR

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menilai kunjungan Komisi VII DPR membuka sejumlah persoalan pembiayaan yang masih menghambat UMKM.

Pemkab Bogor terus memberikan pendampingan, edukasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut bertujuan membantu UMKM memenuhi administrasi perbankan sekaligus meningkatkan kemampuan bisnis.

Ajat berharap kunjungan DPR mendorong perbaikan penyaluran KUR. Dengan demikian, semakin banyak pengusaha kecil memperoleh akses modal yang mudah dan mampu mengembangkan usahanya. (nr*)

Berita Terkait

Polres Kerinci Razia Rutan Sungai Penuh, Temukan Sejumlah Barang Terlarang
Sungai Batanghari Kian Rusak! Ratusan Rakit PETI Picu Longsor, Rumah Warga Terancam Ambruk
BGN Siapkan Ekspansi MBG ke Pelosok, Daerah dengan Stunting Tinggi Jadi Prioritas
Kepala BGN Sidak Dapur MBG di Jambi, Perketat Pengawasan Pangan dan Anggaran
Pemkot Sungai Penuh Gandeng BSI, Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah
Perkuat Sinergi Daerah, Wako Alfin dan Bupati Sarolangun Siapkan Langkah Besar
Wisuda AMIK Depati Parbo, Dianda Putra Dorong Peningkatan Kualitas SDM Sungai Penuh
Wako Alfin dan Bupati Monadi Telusuri Penyebab Banjir, Penahan Tebing Jebol Jadi Sorotan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:52 WIB

Bank Masih Minta Jaminan KUR di Bawah Rp100 Juta? DPR Desak Agunan Dikembalikan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:12 WIB

Polres Kerinci Razia Rutan Sungai Penuh, Temukan Sejumlah Barang Terlarang

Jumat, 20 November 2026 - 20:56 WIB

Sungai Batanghari Kian Rusak! Ratusan Rakit PETI Picu Longsor, Rumah Warga Terancam Ambruk

Jumat, 20 November 2026 - 15:33 WIB

BGN Siapkan Ekspansi MBG ke Pelosok, Daerah dengan Stunting Tinggi Jadi Prioritas

Jumat, 20 November 2026 - 14:32 WIB

Kepala BGN Sidak Dapur MBG di Jambi, Perketat Pengawasan Pangan dan Anggaran

Berita Terbaru