KERINCI, jentik.id – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Kerinci masih menunggu kepastian. Para pegawai hingga kini belum mendapat informasi resmi mengenai kelanjutan kontrak kerja mereka.
Kondisi tersebut membuat sejumlah PPPK Paruh Waktu merasa cemas. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait masa kerja dan proses perpanjangan kontrak.
Sebagian pegawai bahkan telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai tenaga honorer sebelum mendapat status PPPK Paruh Waktu. Mereka kini menunggu langkah pemerintah daerah untuk memastikan kelanjutan pekerjaan.
Situasi di Kerinci juga berbeda dengan Kota Sungai Penuh. Di daerah tersebut, para PPPK Paruh Waktu mulai melengkapi dokumen administrasi untuk proses berikutnya. Sementara di Kerinci, pegawai baru menerima permintaan untuk mengumpulkan beberapa dokumen, termasuk absensi.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kerinci, Rikhe Evriyantos, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan proses perpanjangan kontrak dengan masa kerja serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan masing-masing pegawai.
Plt Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kerinci, Citra Dewi, meminta PPPK Paruh Waktu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Ia memastikan BKPSDM akan mengawal proses tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak akan menyia-nyiakan perjuangan saudara-saudara kita PPPK Paruh Waktu Kerinci. Pemerintah daerah terus mengupayakan agar perpanjangan kontrak ini tercapai,” kata Citra Dewi.
Bagi para PPPK Paruh Waktu, kepastian kontrak sangat penting. Kelanjutan pekerjaan berkaitan langsung dengan penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Mereka juga memiliki pengalaman panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pegawai bekerja di berbagai bidang, mulai dari administrasi, pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan teknis.
Karena itu, mereka berharap pemerintah daerah terus menyampaikan perkembangan proses secara terbuka. Informasi yang jelas dapat membantu pegawai memahami tahapan yang harus mereka lalui.
Sambil menunggu keputusan, para PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas masing-masing. Mereka berharap pemerintah daerah berhasil memperjuangkan kelanjutan kontrak sesuai aturan dan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci. (nr*)









