Sungai Penuh, jentik.id – DPRD Kota Sungai Penuh menindaklanjuti keluhan pedagang terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Pasar Tanjung Bajure. Dalam forum dengar pendapat, pedagang menyebut potensi kebocoran mencapai ratusan juta rupiah.
Pedagang memaparkan pungutan harian yang mereka bayarkan. Mereka mengeluarkan sekitar Rp17 ribu per hari untuk kebersihan, keamanan, penggunaan payung, dan parkir.
“Setiap hari kami bayar sekitar Rp17 ribu,” ujar salah satu pedagang.
Pedagang juga membayar retribusi resmi berupa karcis di luar biaya tersebut. Kondisi ini menambah beban dan memunculkan pertanyaan soal transparansi pengelolaan.
Selain itu, pedagang menyoroti praktik sewa lapak melalui pihak tertentu yang diduga oknum. Mereka menyewa tempat lewat jalur tersebut tanpa kejelasan sistem distribusi. Situasi ini memicu dugaan masalah dalam pengelolaan pasar.
Isu lain turut mencuat terkait kerugian pengelola lapak setelah relokasi pedagang. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan menarik perhatian publik.
Di sisi lain, sebagian warga menilai penataan pasar membawa dampak positif. Hendri, warga Sungai Penuh, menyebut kondisi pasar kini lebih tertib, bersih, dan akses jalan lebih lancar.
“Selama ini yang diuntungkan justru oknum,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan di luar mekanisme resmi. Ia juga menilai pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan PAD secara signifikan.
Kasus ini menunjukkan penataan pasar tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Sistem pungutan yang tidak tertata membuka peluang kebocoran.
Sejumlah daerah mulai menerapkan retribusi digital untuk meningkatkan transparansi. Langkah ini bisa menjadi solusi bagi Pemkot Sungai Penuh agar pengelolaan pasar lebih akuntabel dan berdampak langsung pada peningkatan PAD. (nr*)
