Jambi, jentik.id –Jajaran Polda Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Hukum (Bidkum) dan Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai III Gedung Siginjai Polda Jambi, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas, serta sinergi personel dalam menghadapi dinamika hukum dan tantangan komunikasi publik yang terus berkembang.
Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, S.I.K., S.H., saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa Rakernis dan penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi personel melalui pengayaan pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan terkait transformasi hukum pidana nasional.
“Bidkum Polda Jambi harus mampu menjadi pusat penggerak (centre of gravity) dalam transformasi hukum pidana nasional di lingkungan Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Jambi,” ujar Brigjen Benny Ali.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P. Siregar, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Jambi, Kasat Reskrim dan Kasat Resnarkoba Polres jajaran, Kasi Hukum dan Kasi Humas Polres jajaran yang mengikuti secara virtual, serta personel PPID satuan kerja Polda Jambi.
Rakernis juga menghadirkan dua narasumber akademisi, yakni Dr. Albert Aries, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Dr. Mochammad Farisi, LL.M. dari Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Dalam sambutannya, Wakapolda Jambi menekankan pentingnya peran Bidhumas sebagai wajah dan garda terdepan Polri dalam membangun kepercayaan publik di era digital yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan akurasi informasi.
“Saya berharap Bidkum dan Bidhumas Polda Jambi mampu menjadi penggerak utama dalam mendukung transformasi hukum pidana nasional serta penguatan komunikasi publik di lingkungan Polri demi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri dan terwujudnya program Asta Cita Pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar dalam arahannya menegaskan bahwa perkembangan hukum saat ini mengarah pada konsep hukum yang progresif. Karena itu, seluruh personel dituntut terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Kapolda juga menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi dan public speaking bagi personel, khususnya yang bertugas pada fungsi hukum dan kehumasan.
“Sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, setiap jajaran harus mampu merespons berbagai permasalahan lokal secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan seluruh peserta untuk senantiasa mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Rangkaian kegiatan Rakernis meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, penayangan video selayang pandang, sambutan dan arahan pimpinan, pemberian plakat kepada narasumber, hingga sesi foto bersama.
Terpisah, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Rakernis Gabungan Bidkum dan Bidhumas merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.
“Melalui Rakernis ini diharapkan seluruh personel Bidkum dan Bidhumas mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi informasi. Sinergi yang kuat antara fungsi hukum dan fungsi kehumasan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan komunikasi publik yang efektif harus menjadi perhatian seluruh jajaran agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan terselenggaranya Rakernis Gabungan Bidkum dan Bidhumas Tahun Anggaran 2026, Polda Jambi berharap dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. (asy*)
