Sungai Penuh—Ada kegiatan.
Ada 65 desa.
Ada ratusan peserta.
Dan ada uang.
Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh digelar di Kota Jambi, 23–26 September 2026.
Mengapa Jambi?
Itu pertanyaan pertama.
Pertanyaan berikutnya lebih menarik.
Berapa uang yang terkumpul?
Hitung saja.
Kalau satu desa mengirim lima orang, ada sekitar 325 peserta.
Kalau masing-masing membayar Rp2,5 juta, totalnya Rp812,5 juta.
Hampir satu miliar.
Itu baru hitungan sederhana.
Bukan angka resmi.
Angka resminya tentu harus dibuka penyelenggara.
Dan di sinilah ceritanya mulai menarik.
Kenapa tidak Sungai Penuh?
Kabarnya, hotel di Sungai Penuh siap menampung.
Kalau benar, mengapa harus ke Jambi?
Bimtek empat hari.
Peserta perlu makan.
Perlu tidur.
Perlu transportasi.
Semuanya membutuhkan biaya.
Kalau di Sungai Penuh, uang itu berputar di Sungai Penuh.
Hotel dapat tamu.
Rumah makan dapat pelanggan.
Sopir dapat penumpang.
UMKM ikut bergerak.
Kalau ke Jambi?
Ya, uangnya ikut jalan.
Aktivis Andika mempertanyakan hal itu.
“Kalau hotel di Sungai Penuh bersedia, kenapa harus ke Jambi? Uangnya juga bisa berputar di daerah sendiri,” katanya.
Pertanyaannya sederhana.
Apa alasan memilih Jambi?
Lalu siapa penyelenggaranya?
Dokumen yang beredar mencantumkan LAPIN sebagai lembaga penyelenggara.
Nama Asril juga muncul dalam kegiatan tersebut.
Maka pertanyaan berikutnya:
Siapa yang menggagas?
Siapa yang menunjuk penyelenggara?
Siapa yang menentukan hotel?
Siapa yang mengumpulkan uang?
Dan siapa yang membelanjakannya?
Publik juga menunggu penjelasan Dinas PMD Kota Sungai Penuh.
Sejauh mana dinas terlibat?
Termasuk pertanyaan yang mulai beredar:
Adakah fee atau setoran kepada pihak tertentu?
Ini masih dugaan.
Belum ada bukti yang membuktikannya.
Karena itu, jangan dijawab dengan marah.
Jawab saja dengan data.
Kalau tidak ada, katakan tidak ada.
Kalau ada, jelaskan dasar dan peruntukannya.
Selesai.
Pemerintah sedang bicara efisiensi
Ada hal lain.
Pemerintah pusat sedang bicara efisiensi.
Presiden Prabowo Subianto meminta perjalanan dinas, rapat, seminar dan kunjungan kerja dikurangi.
Artinya, Bimtek bukan otomatis salah karena digelar di luar daerah.
Tetapi biaya harus dihitung.
Kalau di Sungai Penuh berapa?
Kalau di Jambi berapa?
Selisihnya berapa?
Itu yang penting.
Sebab efisiensi bukan slogan.
Efisiensi adalah angka.
Bimtek perlu. Tetapi waktunya juga perlu dihitung.
Bimtek boleh.
Pelatihan juga perlu.
BPD memang perlu meningkatkan kapasitas.
Tidak ada yang membantah itu.
Tetapi ada satu hal yang juga perlu dihitung.
Waktu.
Para anggota BPD yang mengikuti kegiatan ini disebut akan memasuki akhir masa jabatan pada 2027 mendatang.
Artinya, masa pengabdian mereka tidak panjang lagi.
Maka pertanyaannya bukan apakah peningkatan kapasitas BPD diperlukan.
Tentu diperlukan.
Pertanyaannya:
Seberapa besar manfaat yang masih bisa digunakan dalam sisa masa jabatan?
Dan apakah biaya yang dikeluarkan sudah sebanding dengan waktu pemanfaatannya?
Ini bukan berarti BPD tidak perlu belajar.
Justru sebaliknya.
Kalau memang pelatihan penting, materi harus benar-benar relevan dengan tugas BPD.
Bukan sekadar pergi.
Bukan sekadar duduk.
Bukan sekadar menerima sertifikat.
Tetapi harus ada ilmu yang dibawa pulang.
Ada pekerjaan yang berubah.
Ada pelayanan desa yang menjadi lebih baik.
Dan ada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sebab Bimtek yang baik bukan diukur dari jauhnya tempat.
Bukan pula dari megahnya hotel.
Ukurannya sederhana:
Apa yang berubah setelah Bimtek?
Buka saja semuanya
Asril punya kesempatan menjelaskan.
Berapa peserta?
Berapa kontribusi?
Berapa total uang?
Hotel berapa?
Makan berapa?
Narasumber berapa?
Transportasi berapa?
Jasa penyelenggara berapa?
Dan apakah ada pembayaran kepada pihak lain?
Dinas PMD juga punya ruang yang sama.
Jelaskan keterlibatan dinas.
Jelaskan mekanismenya.
Jelaskan semuanya.
Tidak perlu pidato panjang.
Cukup angka.
Karena angka tidak bisa berdebat.
Kuitansi tidak bisa berkilah.
Dokumen tidak bisa berspekulasi.
Pertanyaan terakhir
Bimtek boleh.
Pelatihan perlu.
Peningkatan kapasitas BPD penting.
Tetapi ketika masa jabatan para peserta disebut tinggal sampai 2027, waktu manfaat juga perlu dihitung.
Ketika uang yang dihitung mencapai Rp812,5 juta, efisiensi juga perlu dihitung.
Dan ketika kegiatan dilakukan di Jambi, alasan pemilihan tempat juga perlu dijelaskan.
Bukan untuk menuduh.
Untuk memastikan.
Uangnya dari mana?
Dipakai untuk apa?
Mengalir ke mana?
Apa manfaatnya?
Dan satu lagi:
Mengapa harus Jambi?
Jawabannya sebenarnya sederhana.
Tinggal buka datanya.
Lalu biarkan publik menilai. (Mardizal)
