Papua Pegunungan,jentik.id – Pemerintah pusat memastikan penanganan konflik di Wamena, Papua Pegunungan dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali kondusif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan di Wamena, Sabtu (16/5).
Ribka menegaskan pemerintah pusat hadir penuh untuk memulihkan situasi keamanan menyusul konflik yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka mengapresiasi gerak cepat masyarakat yang membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap terkendali saat konflik berlangsung.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” ujarnya.
Pemerintah provinsi dan kabupaten juga diminta segera melakukan pendataan warga terdampak serta menghitung kebutuhan penanganan bersama delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Menurut Ribka, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan dukungan pembiayaan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun bantuan pemerintah pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” katanya.
Ia menegaskan seluruh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan memprioritaskan pemulihan sosial masyarakat.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegas Ribka.
Kementerian Dalam Negeri juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan agar proses penanganan memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain memimpin rapat koordinasi, Ribka bersama pemerintah daerah turut meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan proses pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan stabil.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tutup Ribka.(asy*)
