76 Ribu Warga Jambi Alami ISPA Akibat Karhutla, WALHI Gugat Gubernur

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 21:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WALHI Jambi bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan notifikasi gugatan warga negara kepada Gubernur Jambi terkait dampak karhutla, Senin (16/11/2026).

WALHI Jambi bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan notifikasi gugatan warga negara kepada Gubernur Jambi terkait dampak karhutla, Senin (16/11/2026).

JAMBI, jentik.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi memicu dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mencatat 76.543 warga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Data tersebut mencakup periode 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026. Menanggapi kondisi ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama sejumlah elemen masyarakat menempuh jalur hukum.

Mereka melayangkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit kepada Gubernur Jambi, Al Haris, pada Senin (16/11/2026).

WALHI Soroti Dampak Karhutla

Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyebut kebakaran lahan di Jambi mencapai 55.530,72 hektare hingga 18 Oktober 2026.

Ia menilai angka tersebut menunjukkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oscar juga meminta pemerintah tidak menganggap karhutla sebagai bencana musiman biasa.

Baca Juga :  Al Haris Tinjau TPST Renah Kayu Embun, Dorong Pengelolaan Sampah Lebih Efektif di Sungai Penuh

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pencegahan dan memperketat pengawasan kawasan konsesi. Langkah tersebut penting untuk mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat.

Desak Pemerintah Penuhi Hak Korban

Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah, turut menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan warga. Ia meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, Zubaidah mendesak pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi. Bantuan tersebut harus mencakup kerugian kesehatan maupun ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Riyono dari Perkumpulan Hijau menyoroti persoalan tata kelola air di kawasan gambut. Ia meminta pemerintah mengawasi pengelolaan kanal dan aliran air di wilayah konsesi perusahaan.

Baca Juga :  Terminal Alam Barajo Siapkan 219 Bus AKAP untuk Mudik Lebaran 2026

Riyono juga mendesak pemerintah mengaudit tata kelola air dan mengevaluasi izin perusahaan. Ia meminta aparat menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

Kuasa hukum warga, Halsen Jaya Britika, menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ia juga merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.

Melalui gugatan ini, WALHI Jambi bersama elemen masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mereka menuntut pencegahan karhutla, perlindungan kesehatan warga, dan pemulihan lingkungan. (nr*)

Berita Terkait

Jambi Turunkan 21 Atlet di PON Pantai 2026, Polo Air Putra Jadi Andalan Raih Medali
Pemprov Jambi Susun Prioritas Infrastruktur 2027-2028, Fokus Pemerataan Pembangunan
Jambi Tambah Dua Sekolah Rakyat di Bungo dan Sarolangun, Pembangunan Dimulai Desember 2026
Siapa Dalang Sawit Ilegal di Tahura Jambi? DPRD Desak APH Turun Tangan
Kecelakaan Maut di Sungai Asam Jambi, Pengendara Motor 23 Tahun Tewas Masuk Parit
Terbongkar! 32 Kasus Tambang Emas Ilegal di Jambi, 71 Tersangka dan 3,5 Kg Emas Disita
Penggerebekan Narkoba di Muaro Jambi, 20 Orang Diciduk, Seorang di Antaranya Lansia
Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Bandara Sultan Thaha Jambi Buka Operasional hingga Tengah Malam
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:28 WIB

76 Ribu Warga Jambi Alami ISPA Akibat Karhutla, WALHI Gugat Gubernur

Jumat, 13 November 2026 - 16:25 WIB

Jambi Turunkan 21 Atlet di PON Pantai 2026, Polo Air Putra Jadi Andalan Raih Medali

Kamis, 12 November 2026 - 21:18 WIB

Pemprov Jambi Susun Prioritas Infrastruktur 2027-2028, Fokus Pemerataan Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 21:14 WIB

Jambi Tambah Dua Sekolah Rakyat di Bungo dan Sarolangun, Pembangunan Dimulai Desember 2026

Selasa, 10 November 2026 - 20:43 WIB

Siapa Dalang Sawit Ilegal di Tahura Jambi? DPRD Desak APH Turun Tangan

Berita Terbaru