Jambi, jentik.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mulai mematangkan rencana pembangunan infrastruktur untuk 2027 dan 2028. Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh pihak menyelaraskan data dan perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Al Haris menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur di Jambi, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah dan balai kementerian sangat penting untuk menghindari kesalahan penentuan lokasi proyek.
Menurutnya, setiap anggaran pembangunan harus memberikan manfaat nyata, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemprov Jambi juga ingin mendorong pemerataan ekonomi dengan mengembangkan kawasan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi dan sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Al Haris berharap kawasan tersebut tumbuh menjadi pusat ekonomi baru melalui pembangunan pasar dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Kawal Proyek Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut
Selain pembangunan jalan dan konektivitas darat, Pemprov Jambi terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada investor swasta.
Al Haris menyebut sejumlah investor telah menunjukkan minat terhadap proyek pelabuhan tersebut.
Ia juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Jembatan Sungai Rambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proyek ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, kedua proyek strategis tersebut harus berjalan beriringan agar konektivitas wilayah Jambi semakin kuat.
Untuk memperjuangkan proyek prioritas, Al Haris berencana mengajak para bupati dan wali kota bertemu Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemprov Jambi Dorong Sinergi Pendanaan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur secara sendiri-sendiri.
Ia menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek.
Muzakkir mengakui kebutuhan infrastruktur di Jambi masih besar, sedangkan kemampuan keuangan daerah terbatas.
Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai sumber anggaran, mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD kabupaten dan kota.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pembangunan sekaligus memastikan setiap proyek memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi. (nr*)
