JAKARTA, jentik.id – Komisi II DPR RI mendorong perubahan aturan administrasi kependudukan untuk mengakhiri kebiasaan meminta fotokopi KTP dalam berbagai layanan. Melalui revisi Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), DPR ingin menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR masih mengalami permintaan fotokopi KTP saat mengakses layanan perbankan.
Padahal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah merekam dan mengintegrasikan data penduduk melalui sistem digital.
Rifqi menyampaikan persoalan tersebut saat membuka rapat kerja pembahasan RUU Adminduk bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai berbagai lembaga belum memanfaatkan integrasi data kependudukan secara maksimal. Padahal, masyarakat sudah memiliki NIK dan KTP elektronik untuk mengakses berbagai layanan.
Menurut Rifqi, pemerintah dapat memanfaatkan data biometrik seperti sidik jari, retina, dan pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas masyarakat.
DPR Siapkan Larangan Fotokopi dan Screenshot KTP
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut akan mengatur larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.
Sebagai gantinya, penyelenggara layanan harus menggunakan perangkat pembaca digital yang terhubung dengan sistem data kependudukan.
Namun, Aria menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan, termasuk perusahaan swasta dan pelaku usaha kecil, perlu menyiapkan perangkat tersebut.
Ia juga mendorong integrasi NIK melalui interoperabilitas antarsistem. Aturan ini mencakup pengelolaan hak akses serta kewajiban setiap lembaga memberikan data balikan kepada sistem administrasi kependudukan.
NIK Jadi Identitas Tunggal Nasional
Aria menyebut revisi RUU Adminduk mencakup sejumlah agenda penting. Salah satunya memperkuat posisi NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal.
Selain itu, rancangan aturan tersebut mengatur beberapa hal berikut:
- Penguatan perlindungan data pribadi penduduk.
- Perluasan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Penerbitan identitas bagi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah.
- Pengaturan nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara aktif atau jemput bola.
- Mekanisme pengaduan dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan integrasi data.
Aria juga mengungkapkan bahwa penggunaan IKD masih tergolong rendah. Hingga saat ini, jumlah pengguna IKD mencapai 17.564.975 jiwa atau sekitar 8,29 persen dari penduduk wajib KTP elektronik.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperluas sosialisasi dan pemanfaatan layanan digital. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan.
Perlindungan Data dan Layanan Tatap Muka Tetap Penting
Meski mendorong digitalisasi, Aria mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Penggunaan identitas tunggal berpotensi membuka celah penyalahgunaan data kependudukan dan biometrik.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kemampuan aparatur dalam keamanan siber, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Ia juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Aria menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menghambat masyarakat yang belum memiliki akses teknologi. Pemerintah tetap harus menyediakan layanan tatap muka, pendampingan petugas, dan pelayanan jemput bola.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dengan revisi RUU Adminduk ini, DPR berharap masyarakat dapat menikmati layanan administrasi yang lebih mudah, cepat, dan aman tanpa harus terus-menerus menyerahkan fotokopi KTP. (nr*)









