Istana Perketat Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Prabowo Pascakasus Penyadapan Ilegal

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemensetneg  memastikan akan melakukan sterilisasi dan pemeriksaan terhadap lingkungan kerja Presiden Prabowo Subianto

Kemensetneg memastikan akan melakukan sterilisasi dan pemeriksaan terhadap lingkungan kerja Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, jentik.id – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan akan melakukan sterilisasi dan pemeriksaan terhadap lingkungan kerja Presiden Prabowo Subianto menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri saat menanggapi permintaan DPR agar lingkungan inti Presiden dipastikan bebas dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka kasus penyadapan.

Menurut Juri, pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan Istana merupakan bagian dari prosedur yang biasa dilakukan.

LPemeriksaan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional yang bertugas di lingkungan kepresidenan.

“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujarnya.

Baca Juga :  Prabowo dan Macron Hadiri Peluncuran France–Indonesia High Level Business Council

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Kemensetneg melakukan sterilisasi menyeluruh terhadap lingkar inti Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyoroti kemungkinan adanya personel yang pernah direkomendasikan oleh pihak yang disebut LSP dan diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.

Sugiat menegaskan, langkah sterilisasi diperlukan untuk memastikan keamanan Presiden sekaligus mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi membahayakan lingkungan kepresidenan.

“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” tegas Sugiat.

Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan personel, tetapi juga perlu menyasar aspek kebijakan pemerintahan.

Baca Juga :  Kebakaran Hebat Landa Desa Gedang  Kawasan Belakang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh

Sugiat meminta Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan-kebijakan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada penyusupan atau sabotase yang berpotensi menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali.

Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata dia.

Menurut Sugiat, evaluasi menyeluruh terhadap personel dan kebijakan menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengamanan Presiden serta menjaga stabilitas pemerintahan dari potensi ancaman serupa.(asy*)

Berita Terkait

Polres Kerinci Rangkul Tokoh Pucuk Nan Delapan Sebelas Kaum, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.
Polres Kerinci Gelar Sertijab Kasi Propam dan Kapolsek Air Hangat Timur, AKP Sumardi Somad Dilantik Jadi Kasat Binmas
Kebakaran Hebat Landa Desa Gedang  Kawasan Belakang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh
Polres Kerinci Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat, Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja
Gubernur Jambi Al Haris Hadiri Paripurna HUT Ke 18 Kota Sungai Penuh Masuk Gedung DPRD Lewat Pintu Belakang.
Polres Kerinci Turunkan Ratusan Personel Amankan Dan Kawal Aksi Unjuk Rasa.
Puncak HUT ke-18 Kota Sungai Penuh Tertunda, Diwarnai Aksi Mahasiswa Gelar Demonstrasi
Polres Kerinci Ngopi Bareng Warga, Serap Aspirasi Dan Perkuat Kamtibmas
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:17 WIB

Istana Perketat Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Prabowo Pascakasus Penyadapan Ilegal

Rabu, 18 November 2026 - 13:46 WIB

Polres Kerinci Rangkul Tokoh Pucuk Nan Delapan Sebelas Kaum, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.

Selasa, 17 November 2026 - 14:44 WIB

Polres Kerinci Gelar Sertijab Kasi Propam dan Kapolsek Air Hangat Timur, AKP Sumardi Somad Dilantik Jadi Kasat Binmas

Minggu, 15 November 2026 - 23:35 WIB

Kebakaran Hebat Landa Desa Gedang  Kawasan Belakang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh

Rabu, 11 November 2026 - 15:18 WIB

Polres Kerinci Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat, Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja

Berita Terbaru

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Nasional

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:27 WIB