JAKARTA, jentik.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Aturan ini tidak hanya menyasar uang tunai, tetapi juga tanah, kendaraan, investasi, hingga keuntungan dari hasil kejahatan.
Berdasarkan penjelasan DPR dan keterangan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melalui laman resmi dpr.go.id, terdapat empat kategori utama aset yang dapat menjadi objek perampasan negara.
Meski demikian, pemerintah tidak bisa mengambil seluruh kekayaan seseorang secara sembarangan. Setiap aset harus memiliki hubungan dengan tindak pidana dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
4 Kategori Aset yang Bisa Dirampas Negara
Berikut empat jenis aset yang masuk dalam kategori objek perampasan:
1. Aset hasil tindak pidana
Negara dapat merampas kekayaan yang berasal langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Kategori ini juga mencakup keuntungan atau hasil pengembangan dari aset tersebut.
2. Aset yang digunakan untuk kejahatan
Harta benda yang pelaku gunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana juga dapat masuk objek perampasan.
3. Barang temuan yang berkaitan dengan tindak pidana
Negara dapat menindaklanjuti aset yang ditemukan apabila terdapat bukti atau dugaan kuat bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.
4. Aset pengganti
Kategori ini mencakup harta lain milik pelaku yang dapat menggantikan aset hasil kejahatan yang sudah dialihkan, disembunyikan, atau tidak lagi ditemukan.
Uang, Rumah hingga Kendaraan Bisa Menjadi Sasaran
Jika memenuhi kriteria hukum dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, berbagai bentuk kekayaan dapat masuk dalam objek perampasan aset.
Berikut contoh harta yang berpotensi menjadi sasaran:
- Uang tunai dan saldo rekening bank.
- Tanah, rumah, gedung, dan properti lainnya.
- Mobil, sepeda motor, serta kendaraan lainnya.
- Saham, surat berharga, dan instrumen investasi.
- Emas, perhiasan, serta barang bernilai ekonomi.
- Kepemilikan saham atau penyertaan modal dalam perusahaan.
- Keuntungan usaha yang berasal dari aset hasil tindak pidana.
Namun, daftar tersebut bukan berarti negara otomatis dapat mengambil seluruh harta milik seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa.
Aparat penegak hukum tetap harus menunjukkan dasar hukum dan hubungan antara aset dengan tindak pidana yang sedang ditangani.
Tak Hanya Korupsi, Ini Tindak Pidana yang Tercakup
Ruang lingkup perampasan aset juga mencakup sejumlah tindak pidana selain korupsi.
Berdasarkan penjelasan DPR, beberapa di antaranya meliputi:
- Narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk investasi bodong.
Dalam penerapannya, negara tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Mekanisme pengawasan juga diperlukan agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses perampasan aset.
Warga Jambi Berharap Aset Koruptor Kembali ke Rakyat
Pengesahan UU Perampasan Aset turut mendapat perhatian masyarakat di Jambi. Namun, sejumlah warga mengaku belum memahami secara terperinci isi dan mekanisme penerapan aturan tersebut.
Fahmi, mahasiswa Universitas Jambi (Unja), mengaku belum mengetahui substansi undang-undang tersebut. Meski begitu, ia berharap pemerintah dapat menggunakan aturan ini untuk mengambil kembali kekayaan hasil korupsi dan mengembalikannya kepada masyarakat.
“Sampai saat ini belum tahu isinya. Semoga harta koruptor bisa disita negara dan dikembalikan untuk rakyat,” ujar Fahmi.
Pendapat serupa disampaikan M Radityo, seorang karyawan swasta di Jambi. Ia juga belum memahami secara detail ketentuan dalam UU Perampasan Aset.
Menurutnya, aturan tersebut dapat membantu negara mengambil kekayaan hasil korupsi untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindak pidana.
“Belum tahu isinya. Tapi menerka isinya, kekayaan koruptor disita untuk pengganti kerugian,” katanya.
Masyarakat berharap UU Perampasan Aset mampu memperkuat pemberantasan korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, serta membantu negara memulihkan kerugian keuangan dan mengembalikan hak masyarakat. (nr*)









