UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mobil mewah jenis Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, dan Nissan GTR milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diparkir di halaman Kantor KPK, Jakarta

Mobil mewah jenis Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, dan Nissan GTR milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diparkir di halaman Kantor KPK, Jakarta

JAKARTA, jentik.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Aturan ini tidak hanya menyasar uang tunai, tetapi juga tanah, kendaraan, investasi, hingga keuntungan dari hasil kejahatan.

Berdasarkan penjelasan DPR dan keterangan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melalui laman resmi dpr.go.id, terdapat empat kategori utama aset yang dapat menjadi objek perampasan negara.

Meski demikian, pemerintah tidak bisa mengambil seluruh kekayaan seseorang secara sembarangan. Setiap aset harus memiliki hubungan dengan tindak pidana dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4 Kategori Aset yang Bisa Dirampas Negara

Berikut empat jenis aset yang masuk dalam kategori objek perampasan:

1. Aset hasil tindak pidana

Negara dapat merampas kekayaan yang berasal langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Kategori ini juga mencakup keuntungan atau hasil pengembangan dari aset tersebut.

2. Aset yang digunakan untuk kejahatan

Harta benda yang pelaku gunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana juga dapat masuk objek perampasan.

3. Barang temuan yang berkaitan dengan tindak pidana

Negara dapat menindaklanjuti aset yang ditemukan apabila terdapat bukti atau dugaan kuat bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

4. Aset pengganti

Kategori ini mencakup harta lain milik pelaku yang dapat menggantikan aset hasil kejahatan yang sudah dialihkan, disembunyikan, atau tidak lagi ditemukan.

Baca Juga :  Jokowi Tak Lagi Tegas Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Pengamat Ungkap Penyebabnya

Uang, Rumah hingga Kendaraan Bisa Menjadi Sasaran

Jika memenuhi kriteria hukum dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, berbagai bentuk kekayaan dapat masuk dalam objek perampasan aset.

Berikut contoh harta yang berpotensi menjadi sasaran:

  • Uang tunai dan saldo rekening bank.
  • Tanah, rumah, gedung, dan properti lainnya.
  • Mobil, sepeda motor, serta kendaraan lainnya.
  • Saham, surat berharga, dan instrumen investasi.
  • Emas, perhiasan, serta barang bernilai ekonomi.
  • Kepemilikan saham atau penyertaan modal dalam perusahaan.
  • Keuntungan usaha yang berasal dari aset hasil tindak pidana.

Namun, daftar tersebut bukan berarti negara otomatis dapat mengambil seluruh harta milik seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa.

Aparat penegak hukum tetap harus menunjukkan dasar hukum dan hubungan antara aset dengan tindak pidana yang sedang ditangani.

Tak Hanya Korupsi, Ini Tindak Pidana yang Tercakup

Ruang lingkup perampasan aset juga mencakup sejumlah tindak pidana selain korupsi.

Berdasarkan penjelasan DPR, beberapa di antaranya meliputi:

  • Narkotika dan psikotropika.
  • Terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Penyelundupan manusia.
  • Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Perdagangan orang.
  • Penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk investasi bodong.

Dalam penerapannya, negara tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Mekanisme pengawasan juga diperlukan agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Warga Jambi Berharap Aset Koruptor Kembali ke Rakyat

Pengesahan UU Perampasan Aset turut mendapat perhatian masyarakat di Jambi. Namun, sejumlah warga mengaku belum memahami secara terperinci isi dan mekanisme penerapan aturan tersebut.

Fahmi, mahasiswa Universitas Jambi (Unja), mengaku belum mengetahui substansi undang-undang tersebut. Meski begitu, ia berharap pemerintah dapat menggunakan aturan ini untuk mengambil kembali kekayaan hasil korupsi dan mengembalikannya kepada masyarakat.

“Sampai saat ini belum tahu isinya. Semoga harta koruptor bisa disita negara dan dikembalikan untuk rakyat,” ujar Fahmi.

Pendapat serupa disampaikan M Radityo, seorang karyawan swasta di Jambi. Ia juga belum memahami secara detail ketentuan dalam UU Perampasan Aset.

Menurutnya, aturan tersebut dapat membantu negara mengambil kekayaan hasil korupsi untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindak pidana.

“Belum tahu isinya. Tapi menerka isinya, kekayaan koruptor disita untuk pengganti kerugian,” katanya.

Masyarakat berharap UU Perampasan Aset mampu memperkuat pemberantasan korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, serta membantu negara memulihkan kerugian keuangan dan mengembalikan hak masyarakat. (nr*)

Berita Terkait

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan
4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan
KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Rupiah Kian Tertekan, Kurs Rp 19.000 per Dolar AS Membayangi 2027
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:16 WIB

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 19:48 WIB

4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 20:27 WIB

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna

Berita Terbaru