Jakarta, jentik.id-Pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 April demi menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Namun, Piter Abdullah dari Prasasti Center for Policy Studies menilai kebijakan tersebut tidak bisa bertahan lama. Ia menegaskan pemerintah akan menghadapi tekanan besar jika harga minyak terus naik hingga akhir tahun.
Menurut Piter, pemerintah perlu menyesuaikan harga energi dalam kondisi tertentu. Selain itu, pemerintah harus menyalurkan kompensasi secara tepat agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terbebani.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan fiskal perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan.
Dalam situasi ini, pelaku usaha menunggu arah kebijakan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.
Saat ini, harga minyak dunia sudah melampaui asumsi APBN 2026 di kisaran US$70 per barel. Bahkan, harga pasar bergerak di level US$90 hingga US$100 per barel.
Sementara itu, Halim Alamsyah dari Prasasti memperkirakan kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memproyeksikan pertumbuhan hanya berada di kisaran 4,7% hingga 4,9%, lebih rendah dari rata-rata sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, Halim menilai harga minyak tinggi dan pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit fiskal. Jika harga minyak menyentuh US$100 per barel dan rupiah berada di sekitar Rp17.000 per dolar, defisit bisa naik ke kisaran 3,3% hingga 3,5% dari PDB.
Angka tersebut melampaui batas defisit 3% yang selama ini pemerintah jaga. Dengan kondisi ini, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. (nr*)
