SUNGAI PENUH, Jentik.id – Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo mulai menyusun rencana kerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2027. Langkah ini bertujuan menjaga kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, SE., MM., memimpin rapat tersebut di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (17/11/2026). Ia mewakili Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH.
Pemkot Siapkan Kelanjutan Kerja Sama dengan BPJS
Pemkot Sungai Penuh dan BPJS Kesehatan mulai membahas rencana kerja sama menjelang berakhirnya perjanjian pada 31 Desember 2026.
Selama ini, Pemkot mendaftarkan masyarakat dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) melalui program JKN.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Henny Nursanty, mengapresiasi dukungan Pemkot Sungai Penuh dalam menjalankan program JKN.
Menurutnya, kerja sama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan seluruh pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Henny.
Peserta JKN Sungai Penuh Capai 99.343 Orang
Dalam rapat tersebut, Henny memaparkan data kepesertaan JKN di Kota Sungai Penuh. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta mencapai 99.343 orang.
Dari total tersebut, sebanyak 73.466 peserta berstatus aktif.
Data ini menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan dan Pemkot Sungai Penuh. Kedua pihak akan menggunakannya untuk menyusun strategi keberlanjutan program JKN pada 2027.
Alpian Pastikan Pemkot Siapkan Anggaran JKN
Sekda Alpian menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Ia mengatakan Pemkot terus berupaya mempertahankan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Alpian menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program tersebut. Pemerintah juga membahas pembiayaan kepesertaan JKN melalui rencana aksi daerah.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program JKN, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional,” kata Alpian.
Ia juga meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan mencari solusi pembiayaan yang tepat.
Menurut Alpian, keterlibatan setiap perangkat daerah sangat penting untuk menjaga kepesertaan sekaligus memastikan program berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
OPD Susun Langkah Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Dalam sesi pembahasan lanjutan, sejumlah OPD memaparkan rencana aksi dan strategi pembiayaan jaminan sosial.
Pembahasan mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.
Melalui koordinasi ini, Pemkot dan BPJS Kesehatan berharap dapat menjaga keberlanjutan program JKN pada 2027.
Kedua pihak juga berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan akses pelayanan kesehatan secara optimal. (nr*)









