Yogyakarta, jentik.id – Tokoh nasional sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan politis dan persuasif dalam menyelesaikan persoalan keamanan serta konflik di Papua.
Menurut Jusuf Kalla, pendekatan terhadap masyarakat Papua perlu dilakukan untuk membangun pemahaman bersama bahwa pembangunan di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“Kita harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik, agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu.(13/9/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat menanggapi kasus penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.
Ketua Umum PMI Pusat itu menilai pemerintah selama ini telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan Papua sebagai bagian dari upaya mempercepat kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.
“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” ujarnya.
Jusuf Kalla mengatakan pendekatan politis kepada masyarakat Papua, termasuk terhadap kelompok bersenjata, perlu dilakukan secara damai untuk membangun kesepahaman mengenai pembangunan serta masa depan Papua.
Ia menilai dialog dan pendekatan persuasif harus menjadi langkah yang diutamakan sebelum pemerintah mengambil tindakan keamanan lebih lanjut apabila kelompok bersenjata masih melakukan kekerasan.
“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” katanya.
Jusuf Kalla menegaskan penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan mengutamakan komunikasi, pemahaman politik, pembangunan, serta upaya menjaga keamanan masyarakat.
Ia menilai pengalaman penyelesaian konflik di sejumlah daerah, termasuk Aceh, menunjukkan bahwa pendekatan dialog dan politik dapat menjadi salah satu jalan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.(asy*)
