Jambi, jentik.id-Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris terhadap Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Edminuddin.
Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu menilai alokasi anggaran serta sejumlah program Pemerintah Provinsi Jambi belum menunjukkan keberpihakan yang proporsional terhadap masyarakat di dua daerah yang berada di wilayah barat Provinsi Jambi tersebut.
Sorotan itu disampaikan Edminuddin dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Edminuddin, ketimpangan kebijakan tersebut terlihat dari sejumlah program pemerintah provinsi yang dinilainya belum banyak menyentuh masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
“Kalau memang Kerinci-Sungai Penuh dianggap anak tiri, lepaskan kami dari Provinsi Jambi,” tegas Edminuddin dalam rapat tersebut.
“Ia bahkan menyebut kemungkinan pembentukan wilayah barat menjadi provinsi tersendiri apabila ketimpangan pembangunan dan kebijakan terhadap Kerinci dan Sungai Penuh terus terjadi.
“Saya yakin masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh siap lepas dari Jambi, mungkin bersama beberapa kabupaten di wilayah barat. Kita bisa berada di wilayah barat dan dijadikan provinsi konservasi,” ujarnya.
“Edminuddin sempat mengemukakan dan mempertanyakan sejumlah program Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk dana hibah pendidikan bagi yayasan serta program umrah gratis.
Ia menyebut belum melihat adanya yayasan pendidikan dari Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh yang mendapatkan bantuan hibah pendidikan tersebut.
“Bantuan hibah pendidikan bagi yayasan, saya mempertanyakan apakah ada yayasan dari Kerinci dan Sungai Penuh yang menerima. Jangan sampai tidak ada sama sekali,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti program umrah gratis yang diperuntukkan bagi 36 orang dari Provinsi Jambi. Menurutnya, tidak terdapat peserta yang berasal dari Kerinci maupun Kota Sungai Penuh.
“Umrah gratis 36 orang dari Provinsi Jambi, satu pun tidak ada dari Kerinci dan Sungai Penuh. Apakah ini yang namanya adil?” ujarnya.
Edminuddin menegaskan, persoalan tersebut menurutnya baru terlihat dari satu sektor. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan alokasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menyinggung postur APBD Provinsi Jambi yang pada 2025 berada di kisaran Rp4,5 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan kebijakan pembangunan yang lebih merata bagi seluruh wilayah.
“Kita tidak meminta Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapatkan lebih dari daerah lain. Yang kita pertanyakan adalah kebijakan yang diterapkan jangan sampai terlalu timpang,” tegas Edminuddin.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengevaluasi kembali distribusi program pembangunan, bantuan serta anggaran agar masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh memperoleh porsi pembangunan yang lebih proporsional.
Edminuddin menilai pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dalam menjaga rasa keadilan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi.(asy*)
