Fraksi PKB DPRD Jambi Soroti Kemelut dan Profesionalisme Kinerja Bank 9 Jambi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi, jentik.id — Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terkait kemelut yang berlarut-larut di Bank 9 Jambi. Mereka mempertanyakan profesionalisme kinerja bank daerah tersebut dalam mengelola dana dan kepercayaan  masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026), di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Jambi, disampaikan Juru bicara Fraksi PKB, Erfan,

“Keprihatinan mendalam atas insiden serangan siber yang baru-baru ini melumpuhkan sistem Bank 9 Jambi, menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas perbankan daerah dan kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya.

Baca Juga :  Bank Jambi Belum Pulih, DPRD Minta THR ASN Disalurkan Langsung Melalui OPD

Fraksi PKB menilai serangan siber itu telah menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan keuangan di Provinsi Jambi, lemahnya sistem keamanan dinilai berdampak signifikan terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik.

“Kami menekankan pentingnya langkah konkret untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sistem keamanan siber, transparansi informasi terkait penanganan insiden, serta komunikasi yang jelas kepada nasabah,” tegas

Perwakilan Fraksi PKB.
Selain aspek teknis, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya akuntabilitas manajemen. Mereka mendesak Gubernur Jambi selaku pemegang saham untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi dan komisaris Bank 9 Jambi.

Baca Juga :  Pasca Kebakaran, DPRD Turun Langsung Sidak SMPN 2 Sungai Penuh

Adapun tuntutan Fraksi PKB meliputi evaluasi kinerja serta peninjauan ulang terhadap kompetensi jajaran direksi dan komisaris dalam memitigasi risiko.

Mereka juga menegaskan pentingnya keterlibatan legislatif (DPRD) dalam mengawasi secara ketat langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, terkait tata kelola risiko, PKB mendorong agar pengelolaan risiko dilakukan secara profesional guna menjaga stabilitas dan kredibilitas bank daerah.

Fraksi PKB berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh persoalan ini, mengingat peran vital Bank 9 Jambi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga ke pelosok daerah. (am)

Berita Terkait

Tiga ABK Selamat, Tim SAR Jambi Evakuasi Korban Kapal Tenggelam di Simbur Naik
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Pastikan Penanganan dan Evaluasi Insiden di Sungai Penuh Berjalan Sesuai Prosedur
Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?
3.267 Calon Haji Siap Berangkat, DPR Turun Tangan Pastikan Kesiapan Jambi
BRI Alihkan BRI-MI dan PNM-IM, Strategi Besar Perkuat Ekosistem BUMN
Toko Pakaian Terancam Bangkrut Kalah Saing Jualan Online.
Kisi-Kisi Putusan 10 Terdakwa dan Fakta Sidang Korupsi 41 Pokir PJU Oknum DPRD Kerinci
Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief Buktikan Keberpihakan pada Petani, Bukan Sekadar Janji Politik
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 20:53 WIB

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Pastikan Penanganan dan Evaluasi Insiden di Sungai Penuh Berjalan Sesuai Prosedur

Jumat, 10 April 2026 - 19:38 WIB

Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?

Jumat, 10 April 2026 - 17:00 WIB

3.267 Calon Haji Siap Berangkat, DPR Turun Tangan Pastikan Kesiapan Jambi

Jumat, 10 April 2026 - 16:00 WIB

BRI Alihkan BRI-MI dan PNM-IM, Strategi Besar Perkuat Ekosistem BUMN

Jumat, 10 April 2026 - 15:35 WIB

Toko Pakaian Terancam Bangkrut Kalah Saing Jualan Online.

Berita Terbaru

OTT KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengamankan belasan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026) malam. Tim penindakan lembaga antirasuah juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Foto salah satu mobil personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Markas Polres Tulungagung membawa pejabat dan dokumen, Jumat (10/4/2026).

Hukum

Bupati Gatut Sunu Ikut OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita

Sabtu, 11 Apr 2026 - 11:00 WIB