Jakarta, jentik.id — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (1/5/2026) pagi, menjadi momentum bagi kalangan buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi tersebut, buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja menyampaikan 11 tuntutan utama yang dinilai krusial bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa peringatan May Day tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial semata.
Menurutnya, May Day merupakan momentum penting bagi buruh untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dari 11 isu yang kami sampaikan, beberapa di antaranya telah mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” ujar Said Iqbal.
Ia menjelaskan, sejumlah tuntutan tersebut merupakan refleksi dari kondisi riil yang dihadapi pekerja saat ini, sekaligus harapan terhadap kebijakan pemerintah ke depan.
Adapun 11 tuntutan buruh yang disampaikan dalam peringatan May Day di Monas meliputi:
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah)
Antisipasi ancaman PHK akibat dampak perang global
Reformasi pajak, termasuk kenaikan PTKP serta penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun
Pengesahan RUU Perampasan Aset
Penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel
Moratorium industri semen akibat kelebihan pasokan (over supply)
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 90
Penurunan tarif ojek online (ojol) sebesar 10 persen
Revisi UU Nomor 2 Tahun 2024
Pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu
Lebih lanjut, Said Iqbal menilai Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh. Ia pun mengajak seluruh elemen pekerja untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen agar buruh dapat hidup sejahtera dengan upah yang layak. Salah satu upaya yang dinilai strategis adalah melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.(asy*).
