Jakarta, jentik.id–Pembenahan partai politik di Indonesia menjadi sorotan utama untuk memperkuat kualitas demokrasi nasional. Pemerintah dan lembaga negara mendorong sistem kepartaian yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya reformasi partai politik. Ia juga menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dampak buruk sistem politik yang tidak sehat.
Pernyataan ini disampaikan di Jakarta dalam konteks evaluasi sistem politik nasional pada 2026. Bambang menilai sistem politik saat ini masih menghadapi masalah serius, seperti mahalnya biaya politik, lemahnya pendanaan partai, serta maraknya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah dan politisi.
Bambang mendorong reformasi menyeluruh melalui perbaikan kaderisasi, rekrutmen berbasis kompetensi, serta peningkatan transparansi pendanaan partai. Ia juga mendorong penguatan pendidikan politik di masyarakat agar pemilih lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh politik uang.
Bambang Soesatyo menegaskan partai politik harus membuka proses kaderisasi secara profesional dan berbasis kompetensi. Ia menilai langkah ini penting untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas.
Bambang mengaitkan mahalnya biaya politik dengan banyaknya kasus korupsi. Ia merujuk data KPK yang menunjukkan lebih dari 200 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2026.
Ia menegaskan kondisi ini memperlihatkan perlunya perbaikan sistem pendanaan partai secara menyeluruh.
Bambang mendorong penguatan pendidikan politik agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Ia menilai pemilih harus memahami risiko politik uang dan disinformasi.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang kritis dan sadar.
Bambang menegaskan Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai dasar bernegara. Ia menjelaskan sistem ini tidak hanya prosedural, tetapi juga menekankan nilai kebangsaan dan tanggung jawab.
Ia mengingatkan demokrasi harus menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab
Ia mengakui partai politik masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam kaderisasi dan rekrutmen pemimpin.
Ia juga menyoroti praktik politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, dan politik uang yang masih terjadi di berbagai daerah.
Bambang menilai reformasi partai politik menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menekankan sistem politik harus lebih bersih, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman. (asy*)
