Jakarta, jentik.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan akumulasi kinerja seluruh daerah.
“Pertumbuhan nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi juga merupakan agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Jakarta.
Tito menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Potensi tersebut meliputi kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, serta posisi geografis yang strategis.
Namun, berbagai potensi tersebut harus dikelola secara optimal melalui kebijakan yang tepat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta para kepala daerah memahami komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat empat faktor penting, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor.
Keempat komponen tersebut, menurut Tito, harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sekaligus mengevaluasi perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Terkait konsumsi rumah tangga, Mendagri menilai daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian daerah.
Tingginya konsumsi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebaliknya, rendahnya konsumsi dapat menjadi indikasi adanya persoalan ekonomi, seperti melemahnya daya beli, pengangguran, hingga kemiskinan.
Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan belanja pemerintah agar perputaran uang di tengah masyarakat semakin meningkat dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa realisasi belanja daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain belanja pemerintah, Mendagri turut menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepala daerah diminta memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah praktik pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investasi.
Menurutnya, investasi memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah karena mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, hingga pariwisata.
Tito menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi Indonesia.
“Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, belanja daerah yang produktif, serta iklim investasi yang sehat, setiap daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.(asy*).









