Jakarta, jentik.id- Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak dugaan keracunan yang dialami 352 siswa setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diusut secara menyeluruh.
“Sari menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II itu menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian serius.
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar.
Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Menurut Sari, DPR RI juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk mengawasi kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” katanya.
Sari menambahkan, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas, keamanan, dan kandungan gizi makanan yang diberikan kepada anak-anak juga harus menjadi indikator utama.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” tegasnya.
352 Siswa Diduga Keracunan
Sebelumnya, sebanyak 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.
Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, di antaranya muntah-muntah dan pusing. Para korban telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ketua Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap kondisi para siswa yang mendapatkan perawatan di sejumlah puskesmas.
Sementara itu, Ketua Satgas Program MBG NTB Fathul Gani mengatakan SPPG yang menyalurkan makanan kepada 352 siswa tersebut terancam dikenai sanksi berupa suspend atau penghentian sementara operasional.
Sanksi tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program MBG di NTB berjalan sesuai standar keamanan pangan dan tidak kembali menimbulkan kejadian serupa. (asy*)
