SUNGAI PENUH, jentik.id – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh di Kota Jambi menuai sorotan. Besarnya anggaran, pemilihan lokasi dan jumlah peserta menjadi sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya kegiatan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,4625 miliar. Perhitungan itu mengacu pada 325 peserta dari 65 desa, dengan kontribusi Rp2,5 juta per orang kepada lembaga pelaksana serta biaya transportasi dan SPPD sebesar Rp2 juta per peserta.
Dengan demikian, total biaya diperkirakan mencapai Rp4,5 juta per peserta. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban.
Kontribusi Peserta Capai Rp812,5 Juta
Kontribusi Rp2,5 juta dari 325 peserta menghasilkan Rp812,5 juta. Asril disebut sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) bertindak sebagai penyelenggara.
Peserta disebut memperoleh fasilitas penginapan, tas, alat tulis, konsumsi dan sertifikat. Sementara itu, sejumlah peserta menyebut pelatihan inti berlangsung sekitar dua hari, meskipun agenda kegiatan berlangsung pada 23–26 September 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian penggunaan dana, termasuk biaya hotel, konsumsi dan honor narasumber.
Lokasi dan Jumlah Peserta Dipertanyakan
Aktivis antikorupsi Sungai Penuh, Syafri, meminta pemerintah menjelaskan alasan pemilihan Kota Jambi. Menurutnya, pelaksanaan di Sungai Penuh berpotensi menghemat biaya perjalanan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Selain lokasi, muncul dugaan jumlah peserta melampaui batas maksimal empat orang sesuai Perwako. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi.
Syafri juga meminta klarifikasi terkait dugaan setoran kepada pihak tertentu yang hingga kini belum terverifikasi.
Hingga berita ini ditulis, LAPIN, Asril dan Dinas Pemdes Kota Sungai Penuh belum memberikan penjelasan resmi mengenai rincian anggaran maupun dugaan tersebut. (nr*)
