JAKARTA, jentik.id – Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta. Ia meminta persetujuan seluruh anggota terhadap laporan timus dan timsin. Para anggota yang hadir kemudian menyatakan setuju.
Persetujuan ini menandai berakhirnya seluruh pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panitia kerja (Panja).
RUU Perampasan Aset Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Setelah menyelesaikan pembahasan di tingkat Panja, Komisi III DPR akan melanjutkan proses legislasi melalui rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama.
Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III menjadwalkan rapat pengambilan keputusan tersebut pada pukul 13.00 WIB, Rabu (18/11/2026).
Selanjutnya, DPR dapat membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna setelah melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai mekanisme legislasi.
Timus dan Timsin Rampungkan Penyelarasan Pasal
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas sesuai arahan Panja.
Kedua tim tersebut memperbaiki redaksi sekaligus memeriksa kesesuaian antarpasal dalam draf RUU. Mereka juga menyelaraskan rujukan pasal dan ketentuan terkait agar tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.
Selain itu, timus dan timsin meneliti bagian penjelasan untuk memastikan seluruh isinya sesuai dengan hasil pembahasan Panja.
Soedeson menegaskan bahwa kedua tim telah menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan dan menyempurnakan naskah RUU Perampasan Aset.
Persetujuan Komisi III terhadap laporan timus dan timsin menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan RUU tersebut sebelum memasuki pengambilan keputusan tingkat pertama di DPR RI. (nr*)









