KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian (tengah) masuk ke dalam kendaraan transportasi publik usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian (tengah) masuk ke dalam kendaraan transportasi publik usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

JAKARTA, jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memeriksa R di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB,” kata Budi.

KPK sebelumnya telah memeriksa R pada 27 Oktober 2026. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan seorang Analis Kebencanaan BNPB berinisial DIH.

Dalam pengembangan perkara, KPK turut memanggil sejumlah saksi dari kalangan swasta dan aparatur sipil negara (ASN).

Pada Senin (16/11), penyidik memanggil pihak swasta berinisial MUM. Sehari kemudian, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP.

Selanjutnya, pada Rabu (18/11), KPK memanggil sejumlah saksi. Mereka terdiri dari Direktur PT Lintas Jaya Express MN, pihak swasta IY, RT, TA, dan Z, serta ASN berinisial DM dan RGP.

Baca Juga :  Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp103,73 Triliun, Naik Rp1,66 Triliun dalam Sebulan

Namun, hanya MN dan RGP yang memenuhi panggilan penyidik.

Kasus Bermula dari OTT di Lingkungan BNPB

KPK memulai penyidikan perkara ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari BS, GPS, RE, GP, dan SNG.

BS merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang saat OTT menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli kepala BNPB.

Sementara itu, GPS menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Tersangka lainnya meliputi Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Baca Juga :  Viral jadi Tahanan Rumah, Yaqut Cholil Qaumas Dikembalikan ke Rutan KPK

KPK Sita Uang, Emas, dan Aset Kripto

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.

Barang bukti itu mencakup uang rupiah, dolar AS, dolar Singapura, emas batangan, tabungan emas, dan aset kripto.

Penyidik juga menggeledah ruang kerja Kepala BNPB serta sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.

Selain memeriksa saksi dari kalangan sipil, KPK turut menelusuri dugaan keterlibatan anggota TNI aktif.

Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat tersebut membahas dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.

KPK kemudian memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat Deputi BNPB pada 12 November 2026.

Melalui pemeriksaan lanjutan ini, KPK terus mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana. (nr*)

Berita Terkait

UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah
Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan
4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:04 WIB

UMP 2027 Mulai Ditetapkan! Selain Jakarta, 5 Provinsi Ini Sudah Umumkan Besaran Upah

Jumat, 20 November 2026 - 22:16 WIB

Cukup Pakai NIK KTP! Cek Desil Bansos 2026 Online, Ketahui Peluang Dapat Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 19:48 WIB

4 Instansi Buka Formasi CPNS 2026, Kemenkeu hingga MA Siapkan Ribuan Lowongan

Jumat, 20 November 2026 - 19:23 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Harta yang Bisa Diambil Negara

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Berita Terbaru