DPRD Kota Padang Akhirnya Setujui LKPj Walikota Tahun 2025

Padang, jentik.id-Sempat tarik ulur, akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang, Sumbar disetujui
DPRD.

Pembahasan LKPj cukup memakan waktu. Persetujuan DPRD ditetapkan melalui rapat paripurna yang dihadiri 27 dari 45 anggota dewan.

Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap LKPj Walikota Padang Tahun Anggaran 2025, berlangsung Senin (6/4).

Di rapat tersebut, DPRD secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap LKPj.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion didampingi Wakil Ketua.

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Padang Fadly Amran, Wakil Walikota Maigus Nasir, Pj. Sekretaris Daerah, pimpinan BUMN/BUMD, serta tokoh masyarakat seperti LKAAM dan MUI.

Ketua DPRD Muharlion menyampaikan rapat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Padang. Dari total 45 anggota dewan, sebanyak 27 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir.

Ia menjelaskan bahwa agenda rapat merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPj oleh Walikota pada 6 Maret 2026 lalu. Selama prosesnya, Pansus 1, 2, 3, dan 4 telah bekerja maraton melalui rapat internal, kunjungan kerja, hingga pembahasan intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Agenda utama rapat mendengarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Juru Bicara Gabungan Pansus, H. Iskandar, M.H.I.

Laporan tersebut merangkum catatan kritis, apresiasi, serta rekomendasi dari seluruh fraksi di DPRD terhadap kinerja pemerintah kota sepanjang tahun 2025.

Walikota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan, khususnya tim Pansus, yang telah membedah LKPj secara multidimensi.

“Masukan dan tanggapan yang telah diberikan akan dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan. LKPj ini bukan hanya laporan formalitas, melainkan alat ukur untuk perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya,” tegas Fadly.

Fadly juga mengakui bahwa pembangunan di tahun 2025 masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan legislatif agar program-program kerja yang direncanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
(*/syam)