KUR dan BPJS Perkuat Nelayan Malut

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 14 April 2026 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halmahera Timur, jentik.id–Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendorong sekitar 36 ribu nelayan di wilayahnya untuk segera memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menegaskan kedua program ini menjadi kunci untuk memperkuat modal usaha sekaligus memberikan perlindungan kerja bagi nelayan yang setiap hari menghadapi risiko tinggi di laut.

Sherly menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi program KUR di Halmahera Timur. Dalam kegiatan itu, ia mengajak nelayan untuk mulai mengakses pembiayaan perbankan agar usaha mereka berkembang lebih cepat dan mandiri.

36 Ribu Nelayan Jadi Fokus Penguatan Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai sekitar 36 ribu orang. Namun, pemerintah daerah hanya mampu menyalurkan sekitar 200 unit kapal setiap tahun melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini membuat banyak nelayan belum memperoleh dukungan sarana secara langsung dari pemerintah.

Baca Juga :  Sidang Korupsi PJU Kerinci, 10 Terdakwa Hadapi Tuntutan di Bawah 2,5 Tahun

Karena itu, Sherly menekankan pentingnya pemanfaatan KUR sebagai solusi permodalan. Ia meminta nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan alat tangkap atau kapal, tetapi juga membangun kemandirian usaha melalui akses pembiayaan yang lebih luas.

“Jumlah nelayan kita sekitar 36 ribu orang, sementara pemerintah hanya bisa menyalurkan sekitar 200 kapal per tahun. Karena itu, KUR harus dimanfaatkan sebagai solusi permodalan,” ujar Sherly.

KUR Jadi Solusi Kemandirian Usaha Nelayan

Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana nelayan. Dengan memanfaatkan KUR, nelayan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperbesar hasil tangkapan, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.

Baca Juga :  Langkah Transparan! Wako Alfin Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jambi

BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Risiko Nelayan

Selain pembiayaan, Sherly juga mendorong nelayan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi sehingga membutuhkan perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan.

Sherly menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lain saat melaut. Ia meminta nelayan segera mendaftar agar tidak bekerja tanpa jaminan keselamatan yang memadai.

Target: Nelayan Mandiri dan Sektor Perikanan Modern

Melalui penguatan akses KUR dan perlindungan BPJS, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan kemandirian ekonomi nelayan. Pemerintah juga mendorong transformasi sektor perikanan agar lebih modern, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(am/*)

Berita Terkait

Laporan Polisi PUPR Disidangkan, Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh Jadi Terdakwa
Imbas Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Dicopot Mendadak
Jadikan MTQ Pijakan Membangun Karakter Generasi Muda
Wali Kota Yogyakarta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Imigrasi Kerinci Tegaskan Dokumen Paspor Lengkap
Terbang ke Kerinci Kini Lebih Mudah, Ini Jadwal dan Harga Tiket April 2026
Toko Pakaian Terancam Bangkrut Kalah Saing Jualan Online.
Stop Telat Bayar Pajak! Wako Alfin Buka Akses 90 Hari Lebih Awal
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 19:18 WIB

Laporan Polisi PUPR Disidangkan, Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh Jadi Terdakwa

Selasa, 14 April 2026 - 20:00 WIB

Imbas Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Dicopot Mendadak

Selasa, 14 April 2026 - 19:46 WIB

KUR dan BPJS Perkuat Nelayan Malut

Selasa, 14 April 2026 - 19:00 WIB

Jadikan MTQ Pijakan Membangun Karakter Generasi Muda

Selasa, 14 April 2026 - 18:59 WIB

Wali Kota Yogyakarta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Berita Terbaru

Wako Alfin audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Kementerian Kesehatan RI, Selasa (14/04/2026).

Kesehatan

Alfin Audiensi ke Kemenkes, Bahas Layanan Kesehatan

Rabu, 15 Apr 2026 - 17:30 WIB