DHARMASRAYA, jentik.id – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani terus mempercepat pembangunan sektor perumahan. Ia menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah. Selain mengusulkan bantuan pembangunan rumah, pemerintah daerah juga ingin mempercepat penataan kawasan permukiman agar masyarakat menikmati lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Pertemuan berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026). Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari turut hadir, sementara Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mendampingi Bupati Annisa dalam memperjuangkan berbagai program strategis dari pemerintah pusat.
Pelajari Konsep Penataan Permukiman
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Bupati Annisa meninjau Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun. Pemerintah pusat mengembangkan kawasan tersebut sebagai percontohan penataan permukiman yang mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang tertata.
Annisa mempelajari konsep pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pun berencana mengadaptasi konsep tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.
Konsep itu tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga membangun jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, ruang terbuka, serta sistem pengelolaan sampah. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.
Paparkan Kebutuhan Perumahan
Dalam pertemuan itu, Annisa memaparkan berbagai tantangan di sektor perumahan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan rumah di Kabupaten Dharmasraya masih cukup tinggi sehingga memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah mencatat backlog perumahan mencapai sekitar 18.500 unit. Selain itu, sebanyak 2.766 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih membutuhkan perbaikan.
Di sisi lain, sekitar 23.598 kepala keluarga dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga memerlukan dukungan penyediaan rumah yang terjangkau.
Annisa juga menyampaikan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penanganan kawasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah.
Ajukan Program Prioritas
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan sejumlah program kepada Kementerian PKP.
Usulan itu meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan rumah susun untuk MBR dan ASN, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memperoleh rumah layak huni lebih cepat sekaligus menikmati kawasan permukiman yang lebih tertata.
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Bupati Annisa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah.
“Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang valid, kesiapan lokasi, dukungan perizinan, serta penguatan koordinasi lintas sektor,” ujar Annisa.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap program berjalan lebih efektif. Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga akan menyiapkan data, lokasi, dan proses perizinan guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. (nr*)
