Jakarta, jentik.id — Perum Bulog tengah merancang konsep program bantuan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN) serta personel TNI dan Polri. Rancangan program tersebut telah dipaparkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (19/5).
Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa program tersebut saat ini masih berada pada tahap komunikasi dan pembahasan bersama pemerintah pusat.
Meski demikian, Bulog mengaku telah menyiapkan berbagai aspek pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Rizal, Bulog telah menyusun mekanisme distribusi, sasaran penerima, hingga skema penyaluran bantuan agar program dapat segera dijalankan apabila memperoleh persetujuan pemerintah.
“Konsepnya sudah kami siapkan. Saat ini masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI.
Dalam rancangan tersebut, Bulog mengusulkan bantuan diberikan dalam bentuk beras tanpa disertai minyak goreng sebagaimana skema bantuan sebelumnya. Setiap ASN maupun anggota TNI-Polri yang menjadi penerima diusulkan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan.
Namun demikian, cakupan penerima program masih terus dibahas sehingga belum diputuskan apakah pelaksanaannya akan dilakukan secara nasional atau bertahap.
Rizal mengatakan Bulog juga telah menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan dengan mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini dinilai berada pada level aman dan mencukupi untuk mendukung kebijakan baru.
Ia menilai penyaluran bantuan beras kepada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga dapat memperkuat pemanfaatan stok beras nasional yang tersedia dalam jumlah besar.
Rizal bahkan mengenang pengalaman masa kecilnya ketika sistem bantuan natura masih diterapkan pemerintah. Menurutnya, program tersebut pernah membantu keluarganya saat orang tua membawa pulang beras bantuan untuk kebutuhan rumah tangga.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi berkurangnya stok beras untuk stabilisasi pasar, Rizal memastikan cadangan beras pemerintah tetap aman. Hal itu didukung peningkatan produksi pertanian nasional yang dinilai cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Ketersediaan beras yang melimpah saat ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program intervensi tanpa mengganggu pasokan maupun stabilitas harga di pasar,” katanya.
Ia menambahkan, program natura justru berpotensi mempermudah pengendalian pasar karena kebutuhan beras bagi ASN, TNI, dan Polri dapat dipenuhi langsung melalui distribusi pemerintah.
Dengan demikian, upaya stabilisasi harga dan penyaluran beras di pasar umum dapat lebih difokuskan kepada masyarakat non-ASN serta kelompok lain yang membutuhkan dukungan pangan dari pemerintah.(asy*)
