Jakarta,jentik,id- Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pernyataan berhenti tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo membenarkan telah menerima surat pengunduran diri Gibran saat keduanya bertemu di Istana Merdeka sekitar pukul 10.15 WIB.
Dalam keterangannya kepada awak media, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta menghormati pilihan yang diambil Gibran.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya.
“Intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut secara langsung dari Gibran.
Muzani menjelaskan, dalam surat itu Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Usai menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi.
MPR juga menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut keputusan Gibran merupakan langkah yang menunjukkan sikap tanggung jawab dan kenegarawanan.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan dan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Prabowo menyampaikan harapan agar Gibran tetap dapat melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui perjalanan karier berikutnya.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, proses selanjutnya menjadi kewenangan lembaga negara terkait untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.(asy*)









