Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran?

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 April 2026 - 16:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok: Fin News

Dok: Fin News

Jakarta, jentik.id–Pemerintah terus memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran. Kini, pemerintah memfokuskan program Makan Bergizi Gratis pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perubahan arah tersebut. Ia meminta pelaksanaan program tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebaliknya, pemerintah harus memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan. Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan dampak nyata terhadap perbaikan gizi anak Indonesia.

Evaluasi Menyeluruh Jadi Langkah Strategis

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai kebijakan ini sebagai momentum penting. Ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar distribusi program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih efektif.

Menurut Lina, tujuan program Makan Bergizi Gratis sudah jelas, yaitu menyediakan makanan bergizi gratis. Namun, tanpa target yang spesifik, manfaat program tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran sejak awal.

Baca Juga :  Ribuan Warga Geruduk DPRD Jambi, Desak Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut

Fokus pada Anak Rentan dan Wilayah Terpencil

Selanjutnya, Lina menekankan pentingnya memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan anak-anak di daerah dengan akses terbatas terhadap pangan bergizi.

Banyak anak di wilayah terpencil kesulitan mendapatkan makanan bergizi karena jarak dan kondisi geografis. Karena itu, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan penerima program Makan Bergizi Gratis.

Integrasi Data Perkuat Akurasi Bantuan

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Lina mengusulkan penggunaan data Program Indonesia Pintar (PIP). Ia juga menyarankan integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui langkah ini, pemerintah dapat mempercepat verifikasi sekaligus meningkatkan akurasi penerima program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, integrasi data mampu mengurangi risiko kesalahan distribusi.

Distribusi Berbasis Kebutuhan Lebih Efektif

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program ini tidak ditujukan untuk semua kalangan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa anak dari keluarga mampu tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga :  Ini Jumlah THR Presiden dan Wakil Presiden

Pemerintah juga menolak distribusi yang bersifat memaksa. Sebaliknya, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan agar program berjalan lebih efektif dan tepat guna.

Pengawasan Diperketat untuk Hasil Maksimal

Untuk mendukung keberhasilan program, BGN menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Tim khusus akan memilah penerima manfaat secara akurat.

Dengan pengawasan ini, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak nyata. Selain itu, evaluasi rutin membantu penyempurnaan program secara berkelanjutan.

MBG Jadi Solusi Nyata Masalah Gizi

Akhirnya, program Makan Bergizi Gratis tidak lagi sekadar kebijakan sosial. Pemerintah menjadikannya sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Kini, program Makan Bergizi Gratis berkembang menjadi kebijakan yang lebih tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak nyata bagi masa depan generasi bangsa. ***

Berita Terkait

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN
Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti
Sudaryono Bersih-Bersih BGN, 261 Pegawai Bermasalah Langsung Dipecat
BMKG Optimalkan Channel WhatsApp untuk Sebarkan Informasi Cuaca dan Gempa Lebih Cepat
Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur BI Usai Perry Warjiyo Mundur, Ini Rekam Jejaknya
KPK Temukan Uang Rp4 Miliar di Rumah Kadis PUPR Bengkulu, Kasus Korupsi Baru Terbongkar
Mulai September 2026 Kontrak PPPK Paruh Waktu Habis, Bisakah Langsung Jadi PPPK Penuh Waktu?
Menko Polkam Serukan Gerakan Bersama Berantas Narkotika, Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:31 WIB

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:51 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:25 WIB

Sudaryono Bersih-Bersih BGN, 261 Pegawai Bermasalah Langsung Dipecat

Senin, 27 Juli 2026 - 20:54 WIB

BMKG Optimalkan Channel WhatsApp untuk Sebarkan Informasi Cuaca dan Gempa Lebih Cepat

Senin, 27 Juli 2026 - 19:39 WIB

Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur BI Usai Perry Warjiyo Mundur, Ini Rekam Jejaknya

Berita Terbaru