SUNGAIPENUH, jentik.id – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat koordinasi untuk menekan kemiskinan dan stunting. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting 2026 di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Kamis (8/10).
Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., membuka langsung rapat tersebut. Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Ketua DPRD Hutri Randa, Sekda Alpian, Ketua TP-PKK Sri Kartini, Ketua GOW Mawarti Azhar, Ketua DWP Winda Rahayu, Forkopimda, OPD, BUMN, BUMD, Baznas, camat, kepala desa, dan lurah turut hadir.
Azhar Hamzah selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting menilai pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak. Menurutnya, kemiskinan dan stunting saling berkaitan sehingga pemerintah harus memakai data yang akurat dan menjalankan program secara terpadu.
“Penanganan kemiskinan menjadi bagian penting dalam menekan stunting. Karena itu, kita harus memastikan data valid, program terintegrasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” ujar Azhar.
Sementara itu, Alfin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan stunting masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pihak memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Alfin menyebut angka kemiskinan Sungai Penuh pada 2025 mencapai 3,23 persen. Sementara itu, prevalensi stunting tercatat 8 persen.
Menurut Alfin, capaian tersebut menunjukkan hasil kerja bersama. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti dan harus terus memperbaiki program.
Dorong Program 3S
Pemkot Sungai Penuh juga menguatkan kepedulian sosial melalui Program 3S, yakni Segenggam Beras, Sebutir Telur, dan Seribu Rupiah.
Alfin mengajak masyarakat ikut berbagi sesuai kemampuan. Ia menilai kontribusi kecil akan memberikan dampak besar jika masyarakat melakukannya secara bersama dan berkelanjutan.
“Jangan melihat besar atau kecilnya yang kita berikan. Jika dilakukan bersama-sama, bantuan itu akan menjadi kekuatan besar,” kata Alfin.
Selain itu, Pemkot Sungai Penuh terus menjalankan program Kartu Sungai Penuh Juara. Pemerintah telah memberikan Beasiswa Juara kepada 2.274 anak dan 5.010 seragam sekolah gratis.
Alfin kemudian meminta OPD, camat, kepala desa, lurah, BUMN, BUMD, Baznas, dunia usaha, serta pihak lainnya memperkuat koordinasi.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi, datanya harus jelas dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Sungai Penuh berharap seluruh pihak dapat memperkuat langkah bersama untuk menekan kemiskinan, mencegah stunting, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nr*)
