JAKARTA, Jentik.id – Polri terus mengembangkan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Kini, tim penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana makar dan telah memasuki tahap penyidikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan perkembangan tersebut saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan makar. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin memimpin langsung tim tersebut.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir.
Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sementara itu, Isir belum menyebutkan pihak yang diduga terlibat dalam perkara makar. Ia mengatakan tim penyidik masih menelusuri berbagai kemungkinan, termasuk pihak yang memerintahkan Listyo Sigit.
Isir juga mengacu pada penjelasan Kapolri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Polri menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir atau end-user dalam dugaan penyadapan.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end-user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri yaitu Bapak LSP ini,” ungkap Isir.
Ia menegaskan bahwa tim penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” sambungnya.
Polri Terapkan Sejumlah Pasal dalam Kasus Penyadapan
Polri menggunakan sejumlah ketentuan hukum untuk menjerat para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.
Selanjutnya, Polri terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan makar dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (nr*)









