Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bonnie Triyana, menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),

Bonnie Triyana, menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),

Jakarta,Jentik.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Bonnie meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa. Menurutnya, satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga rencana pemindahan harus dipertimbangkan secara matang.

Ia mengingatkan, kerusakan habitat dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa yang populasinya sangat terbatas itu.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten,” ujar Bonnie kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Bonnie mengaku memahami kekhawatiran pemerintah terhadap potensi ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon. Namun, ia menilai solusi yang harus dikedepankan adalah memperkuat mitigasi bencana, bukan terburu-buru memindahkan satwa tersebut dari habitat aslinya.

“Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan,” tegasnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten itu juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis penting sekaligus menjadi habitat alami terakhir badak Jawa di dunia.

Baca Juga :  Karhutla Berujung Sanksi! 11 Perusahaan Perkebunan Terancam Kehilangan HGU

Menurut Bonnie, keberadaan badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari ekosistem Ujung Kulon yang telah menjadi tempat hidupnya selama berabad-abad.

“Keberadaan badak Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan perbedaan kondisi geografis dan iklim antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim serta curah hujan.

Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi proses adaptasi badak Jawa apabila dipindahkan ke lingkungan baru.

Bonnie turut menyinggung kematian badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan serupa.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana,” katanya.

Karena itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli badak Jawa di Ujung Kulon. Ia juga meminta agar wacana pemindahan tidak dilanjutkan sebelum tersedia kajian ilmiah yang transparan dan melibatkan para ahli konservasi.

Baca Juga :  Kader Senior PDIP Syamsu Arifin Soroti Anggota Fraksi PDIP yang Disebut Abaikan Instruksi DPP

“Keberadaan badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin,” pungkasnya.
Pemerintah Tunggu Kajian Ilmiah

Sebelumnya, pemerintah menegaskan belum akan memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum tersedia kajian ilmiah menyeluruh yang memastikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.

Sejumlah aspek menjadi persyaratan utama, di antaranya ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan habitat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang membutuhkan kajian lebih mendalam.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru yang justru berisiko terhadap kelangsungan hidup badak Jawa.

“Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat.

Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait konservasi badak Jawa harus mengedepankan keselamatan satwa, kelestarian habitat, serta rekomendasi ilmiah para ahli.(asy*)

Berita Terkait

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana
KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna
Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Rupiah Kian Tertekan, Kurs Rp 19.000 per Dolar AS Membayangi 2027
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Harus Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran
Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden ke Tahap Penyidikan
DPR Siapkan Aturan Larangan Fotokopi KTP, RUU Adminduk Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB, Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 20:27 WIB

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna

Rabu, 18 November 2026 - 21:25 WIB

Komisi III DPR Setujui Hasil Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Rabu, 18 November 2026 - 19:52 WIB

Anggota DPR Bonnie Triyana Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Risiko Kepunahan

Berita Terbaru

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Nasional

KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN, Usut Penerbitan HGB dan HGU

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:27 WIB