JAKARTA, jentik.id – Pemerintah mulai mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan perkebunan yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bareskrim Polri telah merekomendasikan pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan rekomendasi itu dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.
Pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan itu ke dalam lima kelompok berdasarkan tingkat pelanggaran dan kondisi HGU masing-masing.
Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU
Pada kelompok pertama, pemerintah akan mencabut seluruh HGU milik tiga perusahaan karena tingkat kebakaran mencapai lebih dari 50 persen, terjadi berulang, dan perusahaan tidak menyediakan fasilitas pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Ketiga perusahaan tersebut meliputi:
- PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare.
- PT RKA dengan luas lahan 11.558 hektare.
- PT SKM dengan dua bidang lahan seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut melanggar ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak karena tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dan mitigasi kebakaran.
Negara Ambil Alih Lahan Perusahaan
Pada kelompok kedua, pemerintah menetapkan pengambilalihan lahan milik satu perusahaan karena masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020.
Perusahaan tersebut adalah PT SPT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare.
Nusron memastikan negara akan mengambil alih lahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga Perusahaan Tidak Akan Mendapat HGU
Pemerintah juga menyoroti tiga perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU.
Ketiga perusahaan itu adalah:
- PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare.
- PT BOS dengan luas lahan 4.750 hektare.
- PT AIR dengan luas lahan 5.134 hektare.
Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut.
Selain itu, Nusron meminta Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi izin usaha perkebunan mereka.
Ia menyebut kebakaran berulang, minimnya fasilitas mitigasi, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan sebagai sejumlah pertimbangan evaluasi.
Satu Perusahaan Hanya Kehilangan Sebagian HGU
Berbeda dengan tiga perusahaan pada kelompok pertama, pemerintah hanya akan mencabut sebagian HGU milik PT SAE yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 1.510 hektare. Pemerintah mengambil langkah pencabutan sebagian karena tingkat kebakaran di wilayah konsesinya masih di bawah 50 persen.
Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan delapan perusahaan untuk menerima tindakan berdasarkan hasil evaluasi awal.
Tiga Perusahaan Masih Menjalani Pemeriksaan
Sementara itu, pemerintah masih mendalami kondisi tiga perusahaan lainnya sebelum menentukan pencabutan HGU secara keseluruhan atau sebagian.
Ketiganya meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS.
Nusron mengatakan tim pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan serta mencocokkan data luas lahan dan tingkat kebakaran.
Setelah proses pemeriksaan selesai, pemerintah akan menyusun rancangan surat keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan tindakan terhadap perusahaan terkait.
Daftar 11 Perusahaan yang Masuk Rekomendasi Pencabutan HGU
Berikut daftar perusahaan perkebunan yang masuk dalam rekomendasi Bareskrim Polri:
- PT NMIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sekaligus menindak pelanggaran kewajiban pengelolaan lahan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan agar kejadian serupa tidak terus berulang. (nr*)
